Wakil Ketua DPRD Jember: Pertahanan Kita ada di Pangan Bukan Senjata
DPRD JEMBER – Sejumlah petani dari Kecamatan Sumbesari dan Kaliwates Kabupaten Jember menggelar unjuk rasa damai di gedung DPRD Kab. Jember, Rabu (20 Agustus 2025). Mereka menyuarakan penolakan atas dihapusnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari peta dua wilayah perkotaan tersebut.
Koordinator unjuk rasa, Jumantoro mengungkapkan kemirisannya dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember yang meniadakan lahan untuk bertani di wilayah Sumbersari dan Kaliwates. Padahal, sampai saat ini walaupun dua kecamatan tersebut masuk wilayah perkotaan, namun sebagian besar warganya masih menggantungkan hidup di sektor pertanian.
“Lho kalau lahan pertanian sudah tidak ada dalam kebijakan penataan lahan, nanti mau bercocok tanam di mana petani kita,” ucapnya.
Jumantoro lalu merujuk pada Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/235/1.12/2025 tertanggal 6 Agustus 2025, yang merevisi peta persebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Dalam SK tersebut, tercatat bahwa 329,55 hektare lahan di Kecamatan Sumbersari dan 43,71 hektare di Kaliwates – yang sebelumnya terdaftar pada 2024 – kini tak lagi tercantum sebagai LP2B.
“Sekarang masih ada (lahan pertanian) itu. Tapi ke depan, mungkin 30 hingga 40 tahun lagi, mungkin sudah habis ditanami gedung,” jelasnya.
Oleh karena itu, Jumantoro menuntut agar SK yang merugikan petani tersebut direvisi, atau bahkan dicabut agar LP2B dikembalikan kepada fungsi awalnya.
“Kami minta bapak-bapak Dewan untuk merevisi itu,” pintanya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kab. Jember Widarto mengatakan, pihaknya memiliki kesamaan pandangan dan keinginan dengan para petani, yakni lestarinya LP2B.
“Kami selalu menyuarakan itu. Jadi kami sepakat bahwa LP2B, apalagi LSD, Lahan Sawah yang Dilindungi, harus kita pertahankan, tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan yang lain,” jelasnya.
Widarto menambahkan, mayoritas masyarakat Jember masih menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Katanya, lebih 25 persen PDRB warga Jember ditopang oleh sektor pertanian.
“Maka kalau Jember ingin maju, tentu yang harus disentuh adalah sektor pertanian,” ujarnya.
Widarto juga menyinggung soal program pemerintah pusat yang merencanakan pembangunan 3 juta rumah, sebagai program yang bagus namun harus ada solusi kreatif agar tidak membebankan adanya ketersediaan lahan. Menurutnya, pengembangan rumah sekarang tidak harus melebar sehingga membutuhkan tanah yang luas.
“Kita bisa lihat di kota-kota besar, rumah tempat tinggal dikembangkan ke atas (tingkat) sehingga tidak menghabiskan lahan pertanian,” katanya.
Ia menuturkan bahwa pangan merupakan masalah yang krusial. Karena itu, ketersediaan lahan yang notabene menjadi sumber produksi pangan, harus tersedia secara memadai.
“Saya kira Pak Prabowo mempunyai pikiran yang sama dengan kita bahwa pangan menjadi masalah yang krusial. Pertahanan kita ke depan ada di pangan bukan lagi di senjata, karena kalau kita krisis pangan, krisis juga pertahanan kita,” pungkasnya.
