DPRD Jember: Jangan Sampai Pertahanan Negara Mengorbankan Pertahanan Terakhir Petani
DPRD JEMBER – Rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) di Kabupaten Jember memunculkan polemik setelah mendapat penolakan dari warga Desa Silo, Kecamatan Silo. Penolakan itu muncul lantaran pembangunan batalyon tersebut dinilai akan menghilangkan sekitar 55,12 hektare lahan garapan yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat.
Bagi warga, lahan tersebut bukan sekadar hamparan tanah, melainkan ruang hidup yang menopang kebutuhan ekonomi ratusan keluarga. Karena itu, kekhawatiran kehilangan akses terhadap lahan garapan menjadi alasan utama munculnya penolakan terhadap rencana pembangunan tersebut.
Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat, apabila kondisi di lapangan memang tidak memungkinkan, sebaiknya pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan di Kecamatan Silo tidak dipaksakan. Sebab, menurutnya, mudarat yang ditimbulkan justru lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh.
“Tanah seluas 55,12 hektare itu digarap oleh 224 kepala keluarga, otomatis mereka kehilangan sumber ekonominya jika Batalyon Teritorial Pembangunan dibangun,” ucapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Jember bersama sejumlah elemen masyarakat Silo, perwakilan Perhutani, serta Dandim 0824/Jember, di ruang Banmus DPRD Jember, Rabu, 17 Juni 2026.
Hidayat menambahkan, pemerintah harus berpikir panjang sebelum menempatkan Batalyon Teritorial Pembangunan di lokasi yang selama ini telah menjadi lahan garapan petani. Menurutnya, ketika masyarakat kehilangan sumber penghidupan, dampak sosial yang muncul bisa jauh lebih besar daripada yang dibayangkan.
“Merka punya istri, punya anak, tentu segala kemungkinan bisa terjadi jika pekerjaannya hilang,” jelasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengakui bahwa rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan memiliki tujuan yang mulia, yakni memperkuat pertahanan negara. Terlebih, batalyon tersebut tidak hanya berfungsi sebagai satuan pertahanan, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam mendukung pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tujuan besar tersebut tidak boleh mengorbankan ketahanan ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada lahan garapan. Menurutnya, apabila pembangunan justru mengganggu “pertahanan” petani dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka tujuan mulia itu akan sulit tercapai dan berpotensi memunculkan polemik berkepanjangan.
“Kalau dikatakan Batlyon TP untuk memperkuat pertahanan negara, maka jangan sampai pertahanan terakhir petani jebol. Apa itu, ya makan, dan sumber ekonomi yang lain,” tegasnya.
