Tak Hadiri Paripurna, Anggota DPRD Jember Soroti Urgensi Paripurna LKPJ 2024

Tak Hadiri Paripurna, Anggota DPRD Jember Soroti Urgensi Paripurna LKPJ 2024

DPRD Jember – DPRD Jember menggelar sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Anggaran Tahun 2024, pada 7 Mei 2025.

Namun dalam acara tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto kompak tidak menghadiri acara tersebut.

Hal ini langsung diinterupsi oleh Anggota Komisi A DPRD Jember Muhammad Hafidi,S.Sos saat sidang paripurna hendak ditutup.

Dalam agenda tersebut, Bupati Jember Gus Fawait hanya mengirimkan perwakilan, yakni PJ Sekda Jember, Jupriono.

Ia menilai, tidak lazim jika agenda sebesar ini tidak dihadiri langsung oleh bupati maupun wakil bupati.

“Agenda hari ini sangat tidak lazim sekali, mengapa bupati dan wakil bupati tidak hadir semua hanya diwakilkan dengan PJ Sekda,” ujarnya.

Menurut Hafidzi, bila bupati berhalangan, sudah semestinya yang mewakili adalah wakil bupati, bukan Sekda.

“Kalau memang bupati tidak bisa hadir, maka seharusnya Wakil Bupatilah yang mewakili bukan sekda,” jelasnya.

Hafidi memahami bahwa LKPJ ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja bupati sebelumnya.

“LKPJ ini memang kinerja di pemerintahan sebelumnya, tetapi ini sangat penting karena rekomendasi kami diberikan langsung agar bisa ditindaklanjuti ke depannya,” tegasnya.

Namun, ia menegaskan, kehadiran Bupati Fawait tetap penting sebagai bentuk penghormatan terhadap 49 anggota DPRD Jember.

Ia mengaku kecewa dan berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Bila memang izin tidak bisa hadir, maka tidak perlu ada agenda paripurna hari ini. Kita tunggu sampai salah satunya bisa hadir, dan ini sudah diingatkan beberapa kali,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menyampaikan apresiasi atas masukan Hafidi.

Ia mengakui pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif, meskipun begitu bupati menyampaikan sedang berada di Jakarta dan telah menunjuk PJ Sekda sebagai wakilnya.

Namun ia juga membuka opsi penjadwalan ulang sidang jika diperlukan agar bupati bisa mendengarkan langsung rekomendasi DPRD.