Pendapatan Daerah Jember Melonjak Jadi Rp4,54 Triliun di P-APBD 2026, Banggar Minta OPD Kebut Eksekusi
DPRD JEMBER – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember menyampaikan laporan resmi hasil pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penyesuaian postur fiskal daerah ini mencakup kenaikan signifikan pada sektor pendapatan, ekspansi belanja publik, hingga penataan pembiayaan daerah.
Juru Bicara Banggar DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono S.Pi, memaparkan bahwa proyeksi pendapatan daerah dalam P-APBD 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp226,06 miliar. Nilai pendapatan daerah yang semula dipatok Rp4,32 triliun kini membengkak menjadi Rp4,54 triliun.
“Jumlah Pendapatan setelah Perubahan ditetapkan sebesar Rp4.547.878.942.508,72,” kata Hanan saat melaporkan hasil pembahasan dalam rapat paripurna, Senin 14 Spetember 2026.
Ia menegaskan bahwa, optimalisasi penerimaan tersebut wajib memperhatikan batas kemampuan ekonomi publik dan kepatuhan hukum tanpa membebani warga secara berlebihan.
Hanan juga menjelaskan rincian belanja daerah yang mengalami penyesuaian besar. Dari alokasi awal sebesar Rp4,50 triliun, postur belanja membengkak Rp691,65 miliar sehingga total pagu belanja daerah bertambah menjadi Rp5,19 triliun.
“Penyesuaian ini diarahkan untuk mendukung target prioritas pembangunan serta peningkatan kualitas layanan dasar di Kabupaten Jember,” imbuhnya.
Pada sektor penerimaan pembiayaan daerah, angka SiLPA yang dimanfaatkan naik Rp465,59 miliar dari pagu awal Rp182,62 miliar.
“Penerimaan pembiayaan setelah perubahan disepakati menjadi Rp648.225.088.481,61,” jelas Hanan.
Ia menyatakan bahwa pengeluaran pembiayaan disetujui sebesar Rp0. Dengan demikian, pembiayaan neto tercatat sama dengan total penerimaan pembiayaan, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan diproyeksikan nihil (Rp0).
Proses pendalaman materi P-APBD 2026 ini turut melibatkan penyelarasan intensif antara Komisi-Komisi DPRD dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hanan menuturkan bahwa target kinerja, volume kegiatan, serta alokasi anggaran OPD mitra telah disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Banggar DPRD Jember menginstruksikan Pemkab Jember dan seluruh perangkat daerah untuk mengawal penyerapan anggaran secara akuntabel.
“Maka kami menuntut agar seluruh jajaran eksekutif merealisasikan program tepat waktu, agar anggaran ini peruntukannya tepat sasaran dan tidak hanya menjadi catatan semata,” tutupnya.***
