Silpa Jember 276,59 Miliar Rupiah, DPRD Jember Masih Taraf Wajar

Silpa Jember 276,59 Miliar Rupiah, DPRD Jember Masih Taraf Wajar

DPRD Jember – Pasca penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPP) APBD 2023 di DPRD Kabupaten Jember, Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember (Silpa) 2023 tercatat sebesar Rp 276,59 miliar.  Data yang disampaikan dalam LPP APBD 2023 di antaranya terkait dengan target PAD yang bisa direalisasikan sebanyak 90,37 persen.

Hendy menerangkan, anggaran pendapatan daerah pada 2023 dialokasikan Rp 3,99 triliun rupiah, dapat direalisasikan sebesar Rp 3,96 triliun atau 99,01 persen.  Realisasi tertinggi adalah pendapatan transfer yang dialokasikan Rp 3,15 triliun, dapat terealisasi sebesar Rp 3,19 triliun atau 101 ,34 persen. PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang ditargetkan Rp 845.99 miliar, dapat direalisasikan sebesar Rp 764.50 miliar atau 90,37 Persen.  Sementara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan Rp 1,09 miliar dapat direalisasikan sebesar Rp 936 juta atau 85,70 persen.

Anggaran belanja daerah sebesar Rp 4,12 triliun telah direalisasikan sebesar Rp 3,8 trilun atau 92,33 persen. Realisasi terbesar adalah belanja operasi, yakni sebesar Rp 3,01 triliun atau 91.69 persen dari alokasi Rp 3,29 triliun. Belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp 260,56 miiar, terealisasi Rp 232,16 miliar atau 89,10 persen. Belanja tak terduga yang dianggarkan Rp 45,16 miliar, dapat direalisasikan sebesar Rp 31,85 miliar atau 70,53 persen. Anggaran transfer sebesar Rp 523,74 miliar dapat direalisasikan sebesar Rp 522,64 miliar atau 92,33 persen.

Sementara untuk pembiayaan daerah pada pos penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 12’1,34 miliar, dapat direalisasikan sebesar Rp 121,39 miliar atau 100 persen. “Silpa yang tercatat yakni sebesar 276,59 miliar rupiah,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan bahwa LPP APBD 2023 ini menjadi tahapan yang wajib dilalui. “Jadi memang ini wajib disampaikan, sebelum nantinya beranjak ke pembahasan PAPBD 2024,” terangnya.

Politisi PKB ini menyampaikan, jika Banggar DPRD harus berkomunikasi dengan TAPD untuk membahas terkait adanya rekomendasi dari BPK. “Sebab rekomendasi ini menentukan apakah nantinya tidak menghambat kinerja Pemerintah Daerah nantinya,” tuturnya.

Terkait dengan Silpa yang mencapai 276,59 miliar rupiah, menurutnya masih dalam taraf wajar dan pihaknya masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.*