Saat El Nino Mengintai, Anggaran BPBD Jember Malah Berkurang, Begini Komentar Komisi D DPRD Jember

Saat El Nino Mengintai, Anggaran BPBD Jember Malah Berkurang, Begini Komentar Komisi D DPRD Jember

Ancaman kekeringan mulai menghantui Jember. Bahkan jika El Nino berkembang sesuai prediksi, wilayah Jember diperkirakan mencapai puncak kekeringan antara bulan Agustus hingga September 2026.

Di tengah meningkatnya potensi bencana tersebut, kapasitas penanganan dan mitigasi justru menghadapi tantangan tersendiri. Pasalnya, anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember tahun ini mengalami penurunan drastis dibanding tahun 2025.

Berdasarkan data yang dihimpun, alokasi anggaran BPBD Jember pada 2024 mencapai Rp13 miliar dengan realisasi sebesar Rp10,5 miliar. Tahun 2025, bahkan naik menjadi Rp14 miliar.

Namun, memasuki tahun 2026, pagu anggaran menyusut hampir separuhnya sehingga menjadi Rp8,55 miliar. Padahal semua tahu bahwa tahun 2026, kekeringan diprediksi menjadi ancaman serius yang berpotensi berdampak pada sektor pertanian, ketersediaan air bersih, hingga kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah rawan.

Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, menyayangkan turunnya anggaran untuk BPBD Jember. Sudah begitu, katanya, sesuai pengakuan Kepala BPBD Jember bahwa dari anggaran tersebut, hanya sekitar Rp7,59 miliar yang benar-benar bisa dimanfaatkan.

“Yang pertama, hilangnya sekitar Rp1 miliar itu ke mana? Tidak ada keterangan yang jelas. Kemudian, apakah ini karena mitigasi yang lemah atau memang kekeringan dianggap sebagai persoalan yang biasa oleh pemerintah,” ujar Wahyu di Jember, Selasa, 16 Juni 2026.

Menurutnya, anggaran efektif sebesar Rp7,59 miliar sangat minim untuk menangani urusan kemanusiaan dan kebencanaan di Jember yang memiliki wilayah cukup luas serta karakteristik kerawanan bencana yang beragam.

Terlebih, kondisi itu terjadi di tengah ancaman El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan karena memicu kenaikan suhu muka laut di Samudra Pasifik, yang berdampak pada penurunan curah hujan di wilayah setempat.

Wahyu menyebutkan sejumlah wilayah di Jember yang selama ini masuk kategori rawan kekeringan, yakni Kecamatan Patrang, Sumbersari, Kalisat, Rambipuji, Mayang, dan Tempurejo. Kondisi tersebut, katanya, seharusnya diantisipasi melalui penguatan program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana sejak dini agar dampaknya tidak semakin meluas ketika musim kemarau mencapai puncaknya.

Lebih lanjut, ia menyoroti ketimpangan anggaran antarsektor. Menurutnya, masih terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang memiliki pagu anggaran jauh lebih besar, bahkan beberapa di antaranya kerap melakukan pergeseran anggaran tanpa koordinasi maupun melibatkan legislatif.

“Banyak OPD yang anggarannya fantastis, tetapi BPBD sebagai garda terdepan kemanusiaan justru dipangkas,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan, Wahyu mengimbau masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan merawat sumber-sumber mata air.

“Kalau misalnya terjai kekringan, diimbau untuk melapirkan pemerintah kecamatan, aagr disdampaikan ke dians erkait,” pungkasnya.