Kenaikan APBD 2027 Percepat Pembangunan Infrastruktur

DPRD JEMBER – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jember Hanan Kukuh Ratmono menyoroti peluang percepatan pembangunan melalui peningkatan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di DPRD Kabupaten Jember, 31 Juli 2026,

Hanan menilai rencana peningkatan APBD dari sekitar Rp4,5 triliun pada tahun sebelumnya menjadi sekitar Rp5,5 triliun merupakan langkah yang menunjukkan keberanian dalam merancang pembangunan daerah. Menurutnya, kenaikan kapasitas anggaran tersebut menjadi kesempatan bagi Kabupaten Jember untuk mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan pembangunan yang selama ini masih terkendala keterbatasan fiskal.

Dalam pandangannya, peningkatan anggaran memang menjadi bahan pembahasan yang memerlukan kajian mendalam, termasuk terkait rencana pendanaan yang melibatkan skema pinjaman. Pemerintah Kabupaten Jember memang berencana meminjam Rp 786,573 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk memenuhi kebutuhan pos pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dengan adanya pinjaman tersebut, maka proyeksi defisit APBD Jember 2027 nyaris mencapai Rp 1 triliun, yakni Rp 987,045 miliar. Rp 200,472 miliar di antaranya adalah sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2026.

Hanan menjelaskan, tambahan kapasitas anggaran yang mencapai sekitar Rp987 miliar itu membuka peluang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan pembiayaan pada sektor-sektor prioritas. Salah satu fokus yang mendapat perhatian adalah pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, pembangunan jalan yang lebih baik tidak hanya meningkatkan konektivitas antarkawasan, tetapi juga memperkuat akses menuju berbagai destinasi wisata di Kabupaten Jember. Infrastruktur yang memadai diyakini mampu mendorong mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

Selain infrastruktur jalan, Hanan juga menilai peningkatan kualitas fasilitas pelayanan publik perlu menjadi bagian dari prioritas pembangunan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan agar mampu mengikuti kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Hanan berpandangan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan secara bersamaan. Oleh karena itu, berbagai alternatif pembiayaan perlu dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Namun Hanan menekankan pentingnya membuka ruang diskusi terhadap berbagai pilihan kebijakan yang tersedia. Setiap usulan, baik yang mendukung maupun yang memiliki pandangan berbeda, dinilai menjadi bagian dari proses penyusunan APBD agar menghasilkan keputusan yang terbaik bagi Kabupaten Jember.

Selain membahas skema pembiayaan, Hanan menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga kapasitas pembangunan dapat terus meningkat pada masa mendatang.

Meski demikian, ia mengakui bahwa peningkatan PAD dalam jumlah besar memerlukan strategi yang terukur dan tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Karena itu, seluruh alternatif yang tersedia perlu dipertimbangkan secara komprehensif demi menjaga kesinambungan pembangunan.

Hanan Kukuh Ratmono juga menilai bahwa setiap rencana pembiayaan yang diajukan pemerintah daerah akan melalui proses evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan mekanisme tersebut, kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan tetap menjadi bagian penting dari proses penilaian sebelum suatu kebijakan dijalankan.