Ratusan Kepala Sekolah Dilantik, DPRD Jember Harap Tempat Dinas Tak Jauh Domisili

DPRD JEMBER – Sebanyak 734 kepala sekolah, pengawas dan penilik di lingkungan Dinas Pendidikan dilantik, Komisi D DPRD Jember berharap tempat dinas yang baru tidak jauh dari domisili atau tempat tinggal.

Kegiatan itu berlangsung di Gedung Olahraga SMPN 7 Jember, Sabtu (23/5/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Jember, Gus Fawait. Sebanyak 734 Kepala Sekolah SD dan SMP resmi dilantik pada tahap pertama bersama 43 pengawas dan penilik sekolah.

Pelantikan ini menjadi salah satu pelantikan kepala sekolah terbesar sepanjang sejarah Kabupaten Jember. Dari total sekitar 1.100 formasi kepala sekolah yang tersedia, sebanyak 734 kepala sekolah dilantik pada tahap pertama.

Bupati Gus Fawait mengatakan, para kepala sekolah diminta tidak hanya fokus pada administrasi sekolah, tetapi juga menghadirkan inovasi, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mendorong lahirnya prestasi siswa baik di bidang akademik maupun non-akademik.

Selain itu, Gus Fawait menilai, sekolah harus menjadi ruang tumbuh yang mampu melahirkan generasi unggul, berdaya saing, dan memiliki karakter kuat. Karena itu, kepala sekolah dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta membangun kultur pendidikan yang progresif dan humanis.

Menanggapi itu, Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Indi Naidha mengungkapkan, pihaknya sebelumnya telah memberikan perhatian saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Jember terkait penjaringan kepala sekolah, jangan sampai secara acak mutasinya.

“Ini menjadi perhatian kami Komisi D DPRD Jember, bahwa tingkat efisiensi dari tempat tinggal kepala sekolah didekatkan dengan domisili. Memang sampai sekarang, kami belum ada laporan atau keluhan dari kepala sekolah yang domisilinya jauh dari tempat dinasnya,” kata Indi, Minggu (24/5/2026).

Karena apabila lokasi dinas dan domisili jauh, tentu akan berdampak terhadap produktivitas, inovasi dan lainnya dari kepala sekolah yang bersangkutan. Mengingat, kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan dari unit sekolah tersebut.

“Tetapi kalau kepala sekolah sendiri dinasnya jauh, energinya berbeda, kita juga memikirkan gaji kepala sekolah akan terpotong akomodasi kira-kira cukup tidak,” ungkapnya.

“Saya rasa, itu juga mengurangi produktivitas kepala sekolah untuk mencurahkan dedikasinya, inovasi, memberikan pendidikan ke guru dan murid di sekolah tersebut,” sambungnya.

Komisi D DPRD Jember juga menyayangkan dinas pendidikan yang menyampaikan surat pemberitahuan pelantikan kepala sekolah yang mendadak sekali.

“Komisi D sangat terbuka dengan seluruh kegiatan yang dilakukan OPD, khususnya mitra kerja kami. Namun yang disayangkan dari Komisi D sendiri surat pemberitahuannya selalu mendadak,” kesalnya.

“Sehingga kami-kami yang rumahnya jauh-jauh kerepotan. Paling tidak, pemberitahuan seperti itu dua hari sebelum pelaksanaan pelantikan,” pintanya.

Kedepan, politisi PDI Perjuangan menyampaikan akan melakukan RDP dengan dinas pendidikan, terkait pelantikan ratusan kepala sekolah, dugaan kepala sekolah titipan serta lainnya.

“Rencana Komisi D segera mengadakan RDP, salah satunya terkait klarifikasi informasi dugaan kasek titipan,” sebutnya.

“Ini demi menjaga dinamisasi antara legislatif dan eksekutif. Karena ada laporan masyarakat ada beberapa transaksional dilakukan beberapa oknum untuk jabatan tersebut,” terangnya.

Namun Indi berharap, kejadian itu tidak ada di Jember. “Saya berharap ini tidak benar, karena bagaimanapun Jember harus dijaga menjadi kota yang bersih, aman dan jauh dari nepotisme,” tandasnya.