Pimpinan DPRD Jember Berkomitmen Kawal Aspirasi HMI

Pimpinan DPRD Kabupaten Jember berkomitmen untuk mengawal penyampaian aspirasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember terkait sejumlah isu yang mereka usung. Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Jember Muhammad Itqon Syauqi, S.Th.I saat menemui puluhan anggota HMI yang menggelar unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Jember, Rabu (26/6/2024).

Itqon yang didampingi dua Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, H. Ahmad Halim, S.Sos dan Dedy Dwi Setiawan mengungkapkan, pihaknya siap mengawal tuntutan para anggota HMI Cabang Jember hingga sampai di Jakarta. “Saya siap mengawal, kalau memang ada permintaan dari HMI Cabang Jember untuk menyerahkan secara langsung akan saya serahkan,” ujarnya.

Tidak sekadar kata-kata, Itqon dan Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi langsung menandatangani lembar tuntutan yang disodorkan perwakilan pengunjuk rasa. Menurut Itqon, sebagai wakil rakyat, dirinya siap menjembatani aspirasi atau tuntutan yang disampaikan para anggota HMI. Untuk itu, ia siap memberikan nomor kontak Wakil Badan Legislasi DPR RI yang kebetulan kader HMI. “Ayo kita sama-sama mengawal proses ini, karena yang menentukan Undang-undang itu ada pimpinan legislasi. Saya siap mengawal, dan update perkembangannya akan saya beritahukan kepada teman-teman,” pungkasnya.

Dalam unjuk rasa tersebut para anggota HMI mengusung sejumlah isu. Di antaranya adalah tuntutan agar Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dihentikan  lantaran tidak berpihak dan mengganggu kepentingan rakyat.

Mereka juga menuntut agar pemerintah menghentikan semua bentuk komersialisasi pendidikan . Pasalnya, hingga saat ini biaya pendidikan masih cukup tinggi, dan membuat rakyat menderita. “Kita minta pendidikan gratis karena ada ketimpangan yang bikin rakyat menderita, dan rakyat miskin tidak bisa menerjemahkan untuk mengikuti proses pendidikan,” ucap Ketua umum HMI Cabang Jember Ikhlasun Malik Fajar.

Hal lain yang dituntut para pengunjuk rasa adalah penghentian Revisi Undang-undang  Polri. Sedangkan untuk lingkup lokal, mereka  meminta Kapolres Jember melakukan tes urine terhadap para anggota. Sebab, sampai saat ini peredaan narkoba di Jember masih cukup tinggi. “Kita sama-sama melihat narkotika yang ada di Jember masih tinggi, maka kami meminta sangat tegas agar seluruh pejabat umum Polres Jember menjalani tes urine tanpa tebang pilih,” tegasnya.

Terhadap tuntutan ini, Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi mengatakan bahwa tes urine kepada anggotanya telah dilakukan jauh sebelum ini. “Tes urine kami lakukan setiap hari Senin, apabila teman-teman butuh-bukti silakan datang ke Polres, kami tunjukkan semua dokumen bukti tes urine,” jelasnya.