Percepat Pendataan Kemiskinan, DPRD Nilai Langkah Strategis Meski ASN Terbebani

DPRD JEMBER — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus memperbarui data kemiskinan di seluruh kecamatan dengan menerjunkan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara langsung ke lapangan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data warga miskin berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Namun, di tengah pelaksanaannya, muncul sejumlah keluhan dari ASN yang merasa beban kerja tersebut terlalu berat. Beberapa di antaranya bahkan Menjadi perbincangan luas di media sosial melalui video yang memperlihatkan kondisi mereka saat bertugas di lapangan.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Jember, David Handoko Seto, menegaskan bahwa pendataan warga miskin merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. “Proses pendataan ini menjadi tanggung jawab pemerintah agar bisa mengambil langkah intervensi, sehingga kebijakan untuk warga miskin benar-benar tepat sasaran,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Minggu (19 April 2026).

Meski demikian, David mengakui bahwa setiap kebijakan memiliki tantangan, termasuk kesiapan fisik ASN yang harus turun langsung ke wilayah terpencil. “Meskipun begitu, memang ada sisi kelemahan dalam semua kebijakan. Salah satunya mungkin fisik yang belum siap untuk bisa diterjunkan secara langsung ke wilayah terpencil,” katanya.

Di sisi lain, ia melihat kebijakan ini sebagai langkah positif dalam mempercepat pembaruan data kemiskinan di Jember. Menurutnya, ASN yang ditugaskan ke lapangan sedang menjalankan amanah dari sumpah jabatan mereka. “Kalau sisi positifnya, kami melihat ini upaya yang sangat baik. ASN yang diterjunkan juga sedang melaksanakan pengabdian dari sumpah jabatannya, siap diberikan tugas dan ditempatkan di mana pun,” imbuhnya.

David juga mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum terdata, sehingga tidak menerima bantuan yang semestinya. Sebaliknya, ditemukan pula warga yang tergolong mampu justru masuk dalam daftar penerima bantuan.

Ia mencontohkan adanya penerima bantuan yang memiliki rumah layak dan lebih dari satu kendaraan bermotor, yang menunjukkan ketidaksesuaian data di lapangan. “Kami turun langsung dan melihat banyak potret kemiskinan nyata yang sudah lama terjadi, tetapi tidak mendapatkan bantuan. Namun, ada juga yang sebenarnya mampu justru masuk dalam data penerima,” jelasnya.

Menurut David, jika permasalahan data ini tidak segera diperbaiki, upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Jember akan sulit tercapai. “Ini akan tetap terjadi kalau potret datanya masih sama, dan tidak akan bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Jember,” tegasnya.

Ia juga menilai keluhan dari ASN kemungkinan hanya terjadi pada sebagian kecil, dan perlu dilihat secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya besar pemerintah.

Lebih lanjut, David menyebut pemerintah saat ini tengah berupaya menggugah kepedulian ASN yang turun ke lapangan agar membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Tetapi langkah ini harus dilihat dari berbagai sisi. Pemerintah sedang berusaha mengetuk hati para ASN agar bisa membantu saudara kita yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.

Dengan adanya verifikasi faktual data kemiskinan oleh ASN, David berharap pemerintah dapat memperoleh gambaran riil kondisi masyarakat. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran. “Jika Tugas ini selesai, kita dapat melihat potret kemiskinan yang terjadi, sehingga pemerintah bisa langsung mengambil langkah yang taktis,” tutupnya.