Penurunan Kemiskinan dan Stunting di Jember Jadi PR
Pemerintah pusat memberikan penghargaan berupa insentif fiskal kepada Pemerintah Kabupaten Jember, karena dinilai berprestasi dan berkomitmen dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Namun pekerjaan rumah penurunan angka kemiskinan dan stunting masih belum selesai.
Candra Ary Fianto, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember mengatakan, kerja keras Pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani penurunan angka stunting telah membuahkan hasil yang signifikan.
“Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), pada 2022, angka stunting di Kabupaten Jember berada pada angka 21,6 persen kini sudah mengalami penurunan drastis hingga berada angka 6 persen,” katanya.
Alfan Yusfi, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan lainnya, berharap bahwa dana insentif dan kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut dapat untuk dilanjutkan. “Dengan demikian dapat secara simultan menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara bertahap dan terukur,” katanya.
Menurut Candra, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari dinas terkait. DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) intensif memantau dan mengevaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melalui pola door to door. “Turun langsung melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat sasaran,” katanya.
Pemkab Jember sebenarnya telah memberikan anggaran tambahan khusus dalam rangka percepatan penurunan stunting kepada 31 Kecamatan. Anggaran itu untuk pemberian makanan tambahan, pendampingan kelembagaan remaja di tingkat kecamatan untuk mencegah pernikahan anak dan kesehatan reproduksi.
Pemkab Jember juga memantau dan mengevaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa. Ada penambahan anggaran untuk TPPS Kecamatan agar dapat berperan lebih aktif bersama lintas sektor, seperti puskesmas, penyuluh KB, Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa.
Namun Fatmawati, juru bicara Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Jember, menilai, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tidak pernah sungguh- sungguh merencanakan kegiatan untuk percepatan penurunan stunting.
“Kepala DP3AKB selaku sekretaris TPPS Kabupaten harusnya menyiapkan rencana konkrrt dan detail sesuai RAN Pasti (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting),” kata Fatmawati.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengingatkan Dinas Kesehatan Kabupaten dan seluruh kader posyandu untuk berfokus dengan upaya menurunkan angka prevalensi stunting Jember, yang masih peringkat keempat tertinggi di Jawa Timur.
“Kader posyandu seharusnya menjadi ujung tombak penanganan stunting di Jember. Mari bersama-sama berikhtiar untuk mengoptimalkan penanganan stunting untuk kebaikan generasi mendatang,” kata Mufid, juru bicara Fraksi PKB.
A WordPress Commenter says: