Pemkab Jember Wajib Beri Asuransi Petani, DPRD: Penyesuaian dari Pemprov Jatim
Pemkab Jember Wajib Beri Asuransi Petani, DPRD: Penyesuaian dari Pemprov Jatim

DPRD JEMBER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bakal diwajibkan memberikan jaminan perlindungan kerja bagi para pelaku sektor pertanian di wilayahnya lewat program asuransi pertanian.
Ketentuan mendasar tersebut resmi disepakati menjadi norma krusial dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani setelah merampungkan tahapan evaluasi dan fasilitasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, S.Ip, menyampaikan bahwa dokumen hasil fasilitasi dari tingkat provinsi tersebut telah diterima pihaknya pada pekan lalu pasca-penundaan sejak penghujung tahun sebelumnya.
Hanan menjelaskan bahwa pada kerangka awal Raperda yang dirancang legislatif lokal, pasal mengenai mandatori perlindungan asuransi belum terakomodasi. Penyesuaian regulasi baru terjadi setelah mendapatkan supervisi teknis dari jajaran Pemprov Jatim.
“Dalam draft awal Raperda yang kita susun sebelumnya belum mencantumkan klausul kewajiban asuransi. Namun setelah difasilitasi Biro Hukum Jatim, ada penyesuaian norma sehingga kini Pemkab wajib mengikutsertakan petani dalam program asuransi,” kata Hanan saat memberikan keterangan di ruang Banmus DPRD Jember, Kamis (15 Oktober 2026).
Meskipun sifatnya mengikat bagi pemerintah daerah, Hanan menegaskan bahwasanya implementasi skema asuransi tani ini nantinya tidak langsung digelontorkan secara menyeluruh.
Penerapannya akan dieksekusi bertahap berdasarkan pemetaan komoditas unggulan serta skala prioritas kawasan.
Selain insersi klausul jaminan asuransi, Hanan mengungkapkan bahwa Biro Hukum Pemprov Jatim turut memberikan koreksi minor terhadap struktur tata bahasa dan redaksi pada pasal-pasal pendukung Raperda.
“Selain penambahan klausul kewajiban asuransi, evaluasi dari Pemprov Jatim juga mencakup perbaikan minor terkait redaksi dan tata tulis di beberapa pasal,” tuturnya.
Penyempurnaan norma hukum ini dipandang sebagai amunisi legal yang kokoh untuk membangkitkan kembali skema jaminan keselamatan dan keberlanjutan usaha tani serta kelautan di Kabupaten Jember yang sempat terhenti beberapa tahun silam.
Melalui penetapan peraturan daerah terbaru ini, DPRD Jember optimistis kepastian jaminan perlindungan kerja, risiko gagal panen, hingga taraf hidup para petani lokal di Kabupaten Jember dapat terjamin secara berkelanjutan.***
Related Posts
- No comments have been published yet.


