MBG Serap Tenaga Kerja, Komisi D DPRD Jember Minta Evaluasi Juga Perlu Dilakukan

MBG Serap Tenaga Kerja, Komisi D DPRD Jember Minta Evaluasi Juga Perlu Dilakukan

DPRD JEMBER – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang mampu menyerap banyak tenaga kerja, namun demikian Komisi D DPRD Jember meminta agar pihak terkait dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk juga perlu melakukan mengevaluasi perbaikan.

Ditemui diruangannya, Anggota Komisi D DPRD Jember, Suciati mengatakan, saat ini sudah ada 209 dapur SPPG yang beroperasi di Jember.

“Satu dapur itu ada 50 orang, termasuk dengan SPPG-nya. Jadi kalau relawannya itu, kalau enggak salah, ada 47 atau 48 begitu per dapur,” katanya, Sabtu (20 Juni 2026).

Dengan jumlah dapur sebanyak itu, ia menghitung jumlah pekerja dan relawan yang terserap di program MBG di Jember sudah jauh melampaui 10 ribu orang. Sehingga kalau dikali 209 sudah 10.000 lebih. “Kalau tiba-tiba itu dihentikan, bayangkan coba. Bagaimana kira-kira nasib relawan-relawan yang selama ini sudah menggantungkan penghasilan ataupun kebutuhan keluarganya dari bekerja di SPPG tersebut,” ujarnya.

Suciati menjelaskan, moratorium yang disampaikan pimpinan BGN saat ini menjadi dilema tersendiri. Sebab di sisi lain terdapat dapur-dapur baru yang sebenarnya sudah siap beroperasi dan bahkan sudah merekrut tenaga kerja, namun terganjal kebijakan penghentian sementara tersebut.

“Soal penutupan ataupun moratorium itu sebenarnya juga jadi dilema. Kenapa? Karena di situ ada dapur-dapur baru yang sudah siap beroperasi dan sudah merekrut tenaga kerja. Sedangkan dari pihak MBG saat ini kan masih moratorium. Itu saya juga belum tahu bagaimana nanti kelanjutannya,” katanya.

Anggota Komisi D menambahkan, proses evaluasi BGN terhadap dapur-dapur yang sudah berjalan saat ini masih berlangsung, termasuk menghitung ulang jumlah penerima manfaat di tiap kecamatan untuk menentukan kebutuhan jumlah dapur yang ideal.

“Kalau di pusat sudah menyampaikan bahwa akan dihitung nanti penerima manfaat yang ada di kecamatan itu berapa, dan layaknya ada berapa dapur. Kalau memang dianggap cukup, mungkin cukup. Tapi kalau dianggap kurang, mungkin mau ditambah,” ujarnya.

Selain soal ketenagakerjaan, Politisi Golkar juga menyoroti sejumlah dapur SPPG di Jember yang sempat ditutup sementara oleh BGN karena belum memenuhi standar teknis, misalnya terkait instalasi pengolahan air limbah.

Menurutnya, penutupan tersebut bersifat sementara dan dapur dapat kembali beroperasi setelah kekurangan dibenahi. ‘Yang ditutup itu kemungkinan ya ditutup bukan ditutup permanen. Hanya sementara saja, karena itu mungkin ada kekurangan-kekurangan di dalam persyaratan dapur itu sendiri,” jelasnya. “Contohnya mungkin IPAL gak ada, atau pembuangan airnya mungkin mengganggu ke kanan kirinya. Saya rasa kalau itu sudah dibenahi, penutupan itu akan dibuka kembali bagi yang sudah beroperasional,” katanya.

Ia menambahkan, secara umum program MBG dinilai memberi manfaat ganda, baik dari sisi pemenuhan gizi anak sekolah maupun penyerapan tenaga kerja yang turut menekan angka pengangguran di Jember. “Menurut saya itu memang bagus untuk dilanjutkan. Sedangkan dari segi ketenagakerjaan, adi MBG ini banyak menyerap tenaga kerja yang selama ini tentunya mengurangi pengangguran-pengangguran yang ada,” ungkapnya.

“Dengan catatan memang MBG ataupun SPPG itu perlu dievaluasi ke perbaikan-perbaikan sesuai dengan standar yang bagus,” ujarnya.

Terkait usulan dapur baru yang sudah mendapat izin BGN untuk dibangun namun kini ikut tertahan moratorium, Suciati mengakui hal itu menjadi tanda tanya tersendiri bagi para pelaku usaha di Jember yang sudah lebih dulu berinvestasi maupun memulai proses pembangunan. “Dapur yang sekarang mau diajukan itu kan sebenarnya sudah ada titik-titik yang memang sudah diizinkan dari BGN sendiri untuk membangun. Itu yang nanti akan jadi masalah juga menurut saya, karena Jember ini masih banyak dapur yang sudah siap, yang sudah mulai dikerjakan, tapi terus ada penghentian seperti itu. Kelanjutannya seperti apa, ya itu kita yang masih tanda tanya,” ujarnya.

DPRD Jember menyatakan akan terus memantau perkembangan kebijakan moratorium tersebut sembari menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari BGN terhadap dapur-dapur yang sudah berjalan di lapangan.