Pembahasan LKPJ Tahun 2024 Rampung, DPRD Jember Berikan 7 Rekomendasi Penting

DPRD Jember – DPRD Jember telah menuntaskan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember untuk Akhir Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat paripurna, yang berlangsung Rabu 7 Mei 2025, DPRD menyampaikan 7 rekomendasi penting yang diharapkan segera ditindaklanjuti oleh Bupati Jember.

Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menjelaskan bahwa ketujuh rekomendasi tersebut lahir dari hasil temuan dan masukan selama pembahasan LKPJ oleh Panitia Khusus (Pansus).

“Rekomendasi yang kami sampaikan dalam LKPJ ini merupakan hasil pertemuan dengan seluruh OPD, memberikan masukkan untuk ke depannya,” ujarnya.

Fokus utama rekomendasi meliputi, pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan seperti mendorong pemanfaatan potensi lokal, kemudahan investasi, dan penyederhanaan perizinan.

“Kita fokuskan pada beberapa hal terutama mendorong potensi lokal, mulai dari pariwisata dan kekayaan Jember. Kemudian soal investasi yang mudah di Jember serta mudahnya pengurusan perizinan usaha di Jember,” jelasnya.

Kemudian reformasi birokrasi, menyusun roadmap jabatan yang jelas untuk pengisian formasi pegawai di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Salah satunya juga rekomendasi kami, dengan melakukan pengisian jabatan bagi pegawai. Harus jelas mulai keahliannya, jangan sampai ada yang ditempatkan tapi tidak sesuai dengan keilmuannya,” imbuhnya.

Selanjutnya penurunan angka kemiskinan melalui penguatan basis data pembangunan daerah dengan integrasi sistem satu data.

“Kita sampai sekarang belum punya one data terkait jumlah angka kemiskinan, maka ke depan kami mendorong Pemerintah Daerah bisa mem buat satu data yang valid,” pungkasnya.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pelosok desa, serta peningkatan infrastruktur, terutama infrastruktur dasar yang mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Terakhir, yakni penguatan pelaksanaan rekomendasi DPRD dengan mendorong konsistensi dan keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi sebelumnya.

Widarto menegaskan, DPRD menilai bahwa tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya belum maksimal.

“Masih dibutuhkan langkah-langkah penguatan yang bersifat struktural, prosedural, dan substantif,” tambahnya.

Hal ini penting agar rekomendasi yang diberikan benar-benar dilaksanakan dan berdampak nyata pada peningkatan kinerja pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat Jember.