Momentum Kepulangan Jama’ah Haji Jember, Fraksi GIB Singgung Bangunan Asrama Haji yang Terbengkalai

Momentum Kepulangan Jama’ah Haji Jember, Fraksi GIB Singgung Bangunan Asrama Haji yang Terbengkalai

Momentum kepulangan jama’ah haji Jember tahun ini dimanfaatkan oleh Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) DPRD Jember untuk mengingatkan rencana besar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membangun asrama haji di di kompleks Jember Sport Garden (JSG), Kecamatan Ajung.

Seperti diketahui, fondasi dan pilar-pilar bangunan asrama haji itu telah dibangun di kompleks JSG di era Bupati Faida. Namun hingga hari ini, tak ada kabar apapun terkait kelanjutan bangunan prestisius tersebut. Bangunan itu kini mangkrak, terbengkalai dan nyaris tak terlihat karena ditumbuhi rumput liar. Kondisinya cukup memprihatinkan.

“Alih-alih ada rencana untuk diteruskan atau dimanfaatkan untuk hal lain pun, belum juga ada kabar kelanjutannya sampai hari ini,” ujar juru bicara Fraksi GIB DPRD Kabupaten Jember Alfian Andri Wijaya, S.H saat menyampaikan Pandangan Akhir fraksinya terhadap Nota Pengantar Raperda RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 di gedung Dewan, Kamis (4/7/2024).

Selain menyinggung asrama haji, Alfian juga menyoroti Bandara Notohadinegoro. Ia menilai nasib bandara tersebut tak beda jauh dengan asrama haji: sama-sama memprihatinkan

Alfian berharap agar ke depan bangunan asrama haji tersebut bisa diselesaikan apalagi sudah terlanjur menghabiskan dana yang cukup banyak. Sebab, asrama haji bukan hanya bermanfaat bagi kepentingan haji tapi juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. “Asrama Haji dan Bandara ini bisa dirancang bangun lagi bukan dengan janji, tetapi dengan kepastian untuk meningkatkan ekonomi sekaligus memberikan layanan mudah bagi masyarakat Kabupaten Jember,” urai Alfian.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jember ini  juga menyoroti sektor pertanian yang dinilainya kurang mendapat perhatian yang serius dari Pemkab Jember. Padahal, sektor ini memberikan sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember.

Alfian lalu menguak data betapa Bupati Jember dalam kebijakan-kebijakannya kurang memperhatikan sektor pertanian. Misalnya tentang petugas penyuluh lapangan (PPL) yang di Jember hanya berjumlah sekitar 100 orang. Padahal jumlah desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Jember mencapai 248 orang. Idealnya,  satu desa satu PPL. “Jadi, janganlah bicara kesejahteraan dan mensejahterakan petani, jika hal urusan PPL saja tidak mampu mewujudkannya,” tandas Alfian