Migrant Care Dorong Pembuatan Perda PMI, Ini Jawaban DPRD Jember
Koordinator Wilayah Migrant Care Jember, Bambang Teguh Karyanto meminta DPRD Kabupaten Jember agar menginisiasi pembuatan Perda Pekerja Migrant Indonesia (PMI). Sebab, Perda PMI saat ini dan sejak lama sangat dibutuhkan. Salah satunya untuk melindungi PMI. “PMI sangat butuh perlindungan dalam bentuk Perda,” ujarnya saat hearing dengan Komisi D DPRD Kabupaten Jember di ruang rapat utama, Selasa (15/10/2024).
Menurut Teguh, selama ini tidak sedikit PMI yang mengalami nasib buruk di negeri rantau. Banyak derita yang mereka rasakan, mulai dari gajinya tak dibayar, diperlakukan kasar oleh majikan, bahkan hingga pelecehan seksual. “Itu fakta, tidak hanya tidak digaji tapi terkadang PMI pulang tanpa nyawa,” ucapnya.
Sebagai aktivis migrant care, Teguh memang sering mendampingi PMI yang bermasalah. Katanya, perlindungan lebih ekstra sangat dibutuhkan oleh para PMI. Walaupun selama ini Pemkab Jember dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) juga terlibat dalam penanganan PMI yang terlilit kasus, namun tetap saja belum optimal. Sebab, PMI yang bermasalah dengan aneka persoalannya cukup banyak, sementara petugas Disnaker terbatas. “Maka jika misalnya kelak ada Perda PMI, kan jadi jelas nanti penanganannya seperti apa, seharusnya bagaimana sebelum PMI berangkat (kerja ke luar negeri), dan bahkan setelah pulang dan tak lagi menjadi PMI, itu mau diapakan mereka,” urai Teguh.
Menanggapi permintaan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Sunarsi Khoris, S.Ag, M.Si mengungkapkan bahwa Perda PMI sangat penting. Bukan cuma untuk perlindungan mereka tapi juga untuk menangani anak-anak yang ditinggal bekerja di negeri rantau, bahkan untuk memberdayakan PMI setelah tak lagi kerja di luar negeri. “Jadi ruang lingkupnya Perda PMI itu nanti cukup luas,” ungkapnya.
Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Jember itu berjanji akan membahas usulan Migrant Care untuk dipertimbangkan dibuatkan Raperdanya dulu. “Mudah-mudah sukses,” ungkapnya.
Khoris mengakui bahwa Perda PMI cukup mendesak dibuat mengingat warga Jember banyak yang menjadi PMI. Dan banyak pula yang terjerat masalah. “Di situlah pentingnya ada Perda PMI,” jelasnya.
Senada dengan Khoris, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember Indi Naidha juga mendukung usulan pembuatan Perda PMI. “Nanti tolong masukannya apa dari Migrant Care, tolong sampaikan kepada kami,”
A WordPress Commenter says: