Mahasiswa Khawatir Bansos untuk Kepentingan Politik, Ini Jawaban Anggota DPRD Jember
Penggelontoran bantuan sosial (bansos) oleh Pemkab Jember terhadap masyarakat, ternyata tak luput dari perhatian mahasiswa. Buktinya, pertanyaan soal bansos muncul saat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi (Himaistra) dan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (Himahi) Fisipol Universitas Jember beraudiensi dengan DPRD Kabupaten Jember di ruang rapat utama, Jumat (22/11/2024).
Adalah Widya, anggota Himaistra yang menyoroti pencairan bansos. Ia mengaku khawatir bahwa pencairan bansos ditunggangi untuk kepentingan politik para legislator. “Bagaimana untuk memastikan bahwa dana hibah atau bansos itu tidak digunakan untuk kepentingan politik atau kampanye terselubung?,” tanya Widya.
Menjawab pertanyaan itu, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Jember, Alfian Andri Wijaya menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tak perlu terjadi. Sebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Dalam Negeri sudah membuat surat edaran yang intinya larangan pencairan program yang langsung berdampak kepada masyarakat seperti bansos, PKH, dan sebagainya ketika beberapa bulan menuju pelaksanaan pemilu. “Karena hal tersebut akan mempengaruhi psikologi masyarakat sehingga bisa jadi pilihan politiknya tak sesuai hati nurani,” ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember itu menambahkan bahwa tugas segenap elemen masyarakat, termasuk mahasiswa adalah mengingatkan masyarakat bahwa progran-program negara, sumber dananya adalah dari rakyat. “Sehingga secara politik tidak boleh terpengaruh terhadap program-program sosial pemerintah,” urainya.
Walaupun demikian, larangan atau penundaan pencarian bansos kerap kali menjadi perdebatan. Sebab, orang miskin atau yang berhak mendapatkan bantuan, harus menyambung hidup setiap hari tanpa terusik oleh peristiwa politik. Mereka butuh beras dan uang setiap hari untuk kelanjutan hidupnya.
“Makanya pemimpin harus adil. Jika pencarian bantuan untuk masyarakat sangat mendesak, dan memang masyarakat miskin sangat membutuhkan, itu perlu kearifan pemimpin untuk melakukan langkah-langkah berani,” pungkasnya.
A WordPress Commenter says: