Kasus BGN Menggema, DPRD Jember Desak Perbaikan Menu dan Layanan MBG

Ditangkapnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) awal Juni 2026, menghentak perhatian masyarakat luas. Pasalnya, di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap berbagai ketidakberesan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tiba-tiba tiga pucuk pimpinan lembaga yang menjadi motor utama program tersebut harus berhadapan dengan proses hukum.

Peristiwa ini tidak hanya memicu beragam reaksi di tingkat nasional, tetapi juga menambah tajam kritik masyarakat terhadap pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Program yang sejak awal digadang-gadang menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia itu kini berada dalam sorotan yang semakin kuat.

Menurut Wakil Ketua DPRD Jember, Fuad Ahsan, kasus tersebut perlu dijadikan pelajaran berharga bagi pemilik dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG, khususnya di Kabupaten Jember. Katanya, dengan kasus tersebut, masyarakat yang mengkritisi MBG semakin tajam dan meningkat.

“Maka mari kita perbaiki menu MBG, perbaiki layanan kepada penerima manfaat,” harapnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tak membantah bahwa keluhan masyarakat yang muncul di media sosial terkait rendahnya kualitas menu MBG memang sesuai kenyataan. Walaupun disadari tidak semua menu MBG bermasalah, rendah kualitas, dan sebagainya, namun sejumlah kasus yang mencuat telah cukup memengaruhi kepercayaan publik terhadap program tersebut.

Menurutnya, ketika ada sebagian kecil penyelenggara yang tidak menjalankan standar pelayanan dengan baik, dampaknya dirasakan oleh seluruh pelaksana MBG. Akibatnya, citra program yang sejatinya memiliki tujuan besar dan mulia ikut tercoreng.

“Yang bermasalah hanya sekian persen, tapi semua kena getahnya karena itu, tolong berbenah,” pintanya.

Fuad menambahkan, sesungguhnya program MBG punya niat mulia, yaitu untuk mencetak generasi masa depan yang sehat, tangguh, dan tanpa hantu stunting. Selain itu, dalam waktu bersamaan, UMKM juga bergerak signifikan karena kebutuhan bahan mentah MBG disuplai dari masyarakat sekitar.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan program ini pun cukup besar. Kehadiran dapur-dapur MBG telah membuka peluang usaha baru bagi petani, peternak, pedagang bahan pangan, hingga pelaku UMKM lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok penyediaan makanan bergizi. Karena itu, keberhasilan program MBG tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyentuh sektor ekonomi kerakyatan.

Namun realisasi di lapangan tidak semulus yang diharapkan. Di sana-sini banyak ditemukan fasilitas MBG yang tidak memenuhi syarat, namun sudah beroperasi. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena menyangkut keselamatan dan kesehatan para penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah yang menjadi sasaran utama program.

“Bahkan sampai terjadi keracunan beberapa kali,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia setuju supervisi yang dilakukan Satgas MBG semata-mata demi meningkatkan layanan SPPG MBG terhadap penerima manfaat, termasuk peningkatan kualitas menu MBG itu sendiri. Menurutnya, pengawasan harus dipahami sebagai upaya pembinaan dan perbaikan berkelanjutan agar standar pelayanan dapat terpenuhi secara merata.

“Satgas MBG hanya supervisi, bukan untuk mensuspend,” pungkasnya.