Jaringan Utilitas di Jember Masih Semrawut, Komisi C DPRD Jember Dorong Segera Pembentukan Perda

Jaringan Utilitas di Jember Masih Semrawut, Komisi C DPRD Jember Dorong Segera Pembentukan Perda

DPRD Jember – Komisi C DPRD Kabupaten Jember terus mendorong pecepatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda), tentang jaringan utilitas terpadu yang dibutuhkan oleh Kabupaten Jember. Hal ini didasari karena banyaknya kabel, tiang dan jaringan yang masih semrawut di Jember.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Agung Budiman, ST., mengungkapkan dari hasil audiensi beberapa waktu lalu diketahui banyak sekali masukkan yang didapatkan. “Kami sudah melakukan kunjungan ke Gresik dan Yogyakarta yang memiliki Perda, terlebih lagi mereka ini sudah melakukan penerapannya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa 1 Juli 2025.

Dengan melihat kondisi di luar daerah lain, penerapannya ini sudah dijalankan dan memiliki dampak yang besar bagi daerah. “Bukan hanya soal lebih estetik penataannya, tetapi juga adanya peningkatan pendapatan daerahnya,” imbuhnya. Bila dilihat menurut Agung, khususnya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor jaringan utilitas ini cukup besar dan ini selaras dengan tujuan Pemkab Jember untuk peningkatannya.” Jadi kami bisa mendapatkan PAD yang cukup besar, mulai dari retribusinya dan juga dari kontribusinya,” jelasnya.

“Karena kami melihat selain dari retribusi, para provider yang mengikuti Perda ini bisa mendapatkan kontribusi juga mulai dari pembangungan Penerangan Jalan Umum (PJU), wifi gratis hingga beberapa kontribusi lainnya,” tegasnya. Senada dengan Agung, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Anggun Tri Utami, S. Psi., juga mengungkapkan jika jaringan utilitas di Jember ini sudah sangat semrawut sekali.”Apalagi yang terjadi di berbagai daerah, bukan di wilayah kota tetapi di desa-desa pun sudah sangat terasa,” ungkapnya.

“Kalau kita lihat ada kebocoran PAD di Jember dari sektor jaringan utilitas, yang seharusnya menjadi atensi bagi Pemerintah Daerah,” pungkasnya. Politisi PKB Jember ini menambahkan, perlu langkah serius dari Pemkab Jember khususnya Dinas PU Bina Marga untuk melakukan penertiban. “Maka harus ada langkah taktisnya, supaya anggaran yang dikeluarkan provider ini harus masuk ke Jember bukan malah ke luar daerah,” sambungnya. “Karena bila melihat mekanismenya, terlihat sekali bahwa perizinan mereka cukup menggunakan OSS saja dan ini tidak bisa masuk ke Jember PADnya. Sehingga perlu terobosan agar retribusinya masuk ke Jember,” tutupnya.