Ini Dia 3 Hal yang Disorot Fraksi Gerindra Terhadap Raperda APBD 2025
Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Jember menyoroti 3 hal dalam Raperda APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025. Ketiga hal terebut adalah soal ketertinggalan, pertanian dan ketahanan pangan, serta persoalan pasar dan retribusi pedagang.
Menurut juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Jember, Ahmad Hoirozi, Pemkab Jember kerap kali menerima berbagai penghargaan spektakuler, namun angka kemiskinan masih tinggi.
Katanya, Jember dikenal sebagai wilayah pertanian yang cukup besar, namun kebijakan Pemkab Jember belum berpihak kepada para petani. Bertahun-tahun, petani tetap saja kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Jalan-jalan diperbaiki, tapi tidak mampu mengurai kemacetan. Jalan dibangun, namun bandara diterlantarkan. Jember memiliki banyak potensi pariwisata, tetapi tidak pernah diperhatikan pengelolaannya. “Fakta itu tidak boleh terulang lagi di Jember. Fraksi Gerindra yakin, melalui penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang pro rakyat, dengan didukung penuh oleh seluruh komponen rakyat dan kita semua, maka Kabupaten Jember tidak akan tertinggal lagi oleh kabupaten tetangga seperti yang terjadi sekian tahun terakhir ini,” urai Hoirozi.
Berikutnya adalah soal pertanian. Menurut Hoirozi, Jember adalah lumbung pangan terbesar di Jawa Timur, dan bahkan di Indonesia. Tetapi infrastruktur pertanian terabaikan. Tidak hanya itu, pupuk subsidi masih sering jadi persoalan petani, dan harga produksi pasca panen juga tidak wajar. “Ke depan melalui APBD tahun 2025, persoalan infrastruktur pertanian, terutama irigasi harus mendapatkan porsi yang adil untuk mendorong kemajuan dan pembangunan menuju kesejahteraan petani,” jelasnya.
Hal terakhir yang menjadi sorotan Fraksi Gerindra adalah pasar dan retribusi pedagang yang cukup memberatkan. Hoirozi mengungkapkan, fakta hari ini bahwa fasilitas pasar diabaikan, namun retribusi justru dinaikkan hingga 200 persen.
Kata Hoirozi, pihaknya banyak menerima keluhan dari para pedagang pasar, bahkan prihatin melihat kondisi pasar yang penuh dengan berbagai permasalahan, namun tidak ada sentuhan dari pemerintah daerah.
Ia menambahkan, seharusnya pemerintah hadir, melihat langsung permasalahan yang ada di pasar, misalnya pasar Tanjung sebagai pasar tradisional terbesar di Jember. Sudah managemennya amburadul, tidak ada pembangunan, melainkan justru membebankan retribusi kepada pedagangnya. “Oleh sebab itu, melalui RAPBD Tahun Anggaran
2025 mendatang, maka pembangunan pasar dan retribusi ini harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten Jember. APBD untuk rakyat, bukan untuk membebani rakyat,” pungkas Hoirozi
A WordPress Commenter says: