Gelar Reses, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Ini Perkenalkan ‘Lapor Kawan Widarto’
DPRD Jember – Banyak cara yang bisa dilakukan untuk merawat konstituen. Salah satunya adalah membentuk semacam kanal di media sosial WhatsApp (WA). Itulah yang dilakukan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Widarto. Ia membuat sebuah kanal bernama “Lapor Kawan Widarto”
Lapor Kawan Widarto ia perkenalan kepada masyarakat saat menggelar Reses Masa Sidang III DPRD Kabupaten Jember di kawasan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, Lapor Kawan Widarto, menjadi salah satu wadah komunikasi dirinya dengan masyarakat, khususnya yang terkait dengan tugasnya selaku legislator: penganggaran, legislasi, dan pengawasan.
“Memang belum sempurna, tetapi setidaknya melalui kanal itu, masyarakat bisa memahami bahwa kami bekerja,” ujarnya.
Kata Widarto, keluhan, laporan, dan sebagainya dari masyarakat yang masuk ke kanal Lapor Kawan Widarto akan ditindak lanjuti sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku legislator.
“Bahwa kami punya keterbatasan, ya karena kami bukan eksekutif, kalau ada aspirasi masyarakat yang belum bisa dieksekusi,” jelasnya.
Widarto menambahkan, selain Lapor Kawan Widarto, kegiatan reses juga berfungsi sebagai wadah merawat konstituen dalam bentuk penyerapan aspirasi masyarakat. Setidaknya, telah dilakukan upaya untuk menunjukkan kepada konstituen bahwa legislator telah bekerja baik di dalam gedung maupun di luar gedung DPRD dengan bertemu langsung masyarakat.
“Jadi, tidak hanya pada saat reses, tetapi tiap bulan kami laporkan kepada masyarakat. Saat reses sebenarnya kami hanya lebih banyak mendengar, apa yang menjadi masukan dari masyarakat di dapil kami,” jelasnya.
Keterbukaan informasi publik, menurut Widarto, sangat penting agar masyarakat memahami dan mengetahui hal-hal yang telah diupayakan dan dilaksanakan oleh wakilnya selama mengemban amanah.
Widarto menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan bentuk pertanggungjawaban dan komunikasi legislator sebagai wakil rakyat.
“Fungsinya adalah untuk menjaring aspirasi, menerima laporan, sekaligus menyampaikan informasi kinerja dewan. Kami harus memastikan setiap kebijakan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Widarto juga menekankan pentingnya pembaruan data administrasi kependudukan agar setiap bantuan pemerintah bisa sampai kepada yang berhak.
“Jadi kuncinya tepat sasaran atau tidak, itu memang di data. Makanya penting data selalu diupdate untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” ucapnya.
Widarto juga menyoroti pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Katanya, meski secara umum sudah berjalan baik, namun masih terdapat kendala terkait akurasi data kependudukan.
“Masih sering terjadi masyarakat enggan melaporkan data kematian. Akibatnya, data tidak akurat dan pemerintah bisa saja tetap membayar premi warga yang sudah meninggal,” pungkasnya.
