Fraksi PKS Pertanyakan Suntikan Rp15 Miliar untuk Perumda Perkebunan Kahyangan Jember

Fraksi PKS Pertanyakan Suntikan Rp15 Miliar untuk Perumda Perkebunan Kahyangan Jember

DPRD Jember – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jember mempertanyakan suntikan modal sebesar Rp15 Miliar bagi Perumda Perkebunan Kahyangan Jember. Fraksi PKS malah menyatakan cukup ironis uang sebesar itu digelontorkan sebagai penyertaan modal bagi perusahaan daerah pelat merah tersebut.

“Kami mempertanyakan urgensi dan dasar kebijakan ini secara serius. Apakah PDP Kahyangan telah menunjukkan performa dan akuntabilitas yang layak untuk menerima tambahan modal sebesar itu?” tanya juru bicara Fraksi PKS, Ahmad Rusdan dalam rapat paripurna saat menyampaikan Pandangan Umum fraksinya  terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, Senin (23/6/2025).

Rusdan menambahkan, di tengah sorotan publik terhadap kinerja BUMD yang lemah, langkah ini sangat rentan dianggap sebagai kebijakan yang tidak pro-rakyat. “Dan tidak sensitif terhadap persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Jember,” jelasnya.

Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang setiap tahun selalu tidak memenuhi target. Ia merujuk PAD tahun 2024 yang ditargetkan Rp 928,68 Miliar namun yang teralisasi hanya Rp774,17 Miliar atau sekitar 80-an persen.“Ini salah satu sorotan kami, PAD Jember tidak pernah memenuhi target seolah-olah ini sudah dianggap normal, padahal ini adalah bukti kelemahan serius dalam manajemen pendapatan daerah,” urainya.

Menurut Rusdan,  realisasi PAD Jember yang selalu meleset dari target bukan semata-mata soal angka lagi tetapi soal komitmen, integritas, dan kapabilitas para pemangku kepentingan seperti kepala dinas terkait yang seharusnya menjadi motor penggerak PAD. “Kami sudah sering mengingatkan setiap tahunnya terkait PAD Jember ini di setiap LPP APBD di tahun sebelumnya,” jelasnya.

Tidak hanya itu, penerimaan pembiayaan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp169,19 Miliar, justru terealisasi melonjak tajam menjadi Rp276,62 Miliar. Kenaikan ini, alih-alih mencerminkan keberhasilan, justru menimbulkan pertanyaan serius.“Apakah lonjakan ini hasil dari perencanaan yang matang dan strategis, atau justru refleksi dari lemahnya proyeksi fiskal dan tidak stabilnya pengelolaan kas daerah?,” tanya Rusdan.

Persoalan lain yang sangat mengundang perhatian sekaligus menimbulkan keprihatinan adalah menumpuknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp561,16 miliar (2024). Kata Rusdan, SiLPA sebesar ini adalah cermin dari lemahnya perencanaan program, rendahnya serapan anggaran, serta minimnya komitmen untuk mengimplementasikan program-program strategis yang menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung. “Ini bukanlah pencapaian yang layak dibanggakan,” pungkas Rusdan.