Fraksi PKB Sayangkan RPJMD Jember Tiada Program Skala Prioritas

Fraksi PKB Sayangkan RPJMD Jember Tiada Program Skala Prioritas

DPRD Jember – Dalam Raperda Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengusung visi: ‘Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju’.

RPJMD tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait dalam rapat paripurna DPRD Jember, Kamis 919/6/2025). Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap agar visi tersebut benar-benar menjadi visi yang inspiratif, menyentuh hati, serta membangkitkan semangat kebersamaan lintas elemen masyarakat.

“Pemilihan kata ‘cinta’ kami maknai sebagai simbol pendekatan yang humanis dan penuh empati dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat,” ucap juru bicara PKD, Nurhuda Candra Hidayat dalam rapat paripurna saat menyampaikan Pandangan Umum fraksinya  terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, Senin (23/6/2025).

Menurut Candra menyayangkan bahwa dalam RPJMD tersebut  tidak ada skala prioritas atau program unggulan dalam dokumen perencanaannya. Dan itu  menunjukkan lemahnya fokus strategis, padahal dalam kondisi fiskal yang terbatas, penentuan prioritas menjadi sangat krusial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RPJMD. Tanpa fokus yang jelas, alokasi anggaran berisiko tersebar dan tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan, sehingga tujuan jangka menengah daerah sulit tercapai.

“Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Jember perlu menetapkan program unggulan yang realistis, terukur, dan selaras dengan potensi serta kebutuhan masyarakat, guna menjamin optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang terbatas,” tambahnya.

Selain itu, Candra juga menyoroti peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember, yang itu  merupakan fondasi utama untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Katanya, upaya ini mencakup penyediaan fasilitas yang merata, tenaga profesional yang kompeten, serta kebijakan inklusif bagi kelompok rentan.

“Namun, tantangannya tidak ringan: ketimpangan wilayah antara desa dan kota, keterbatasan anggaran, rendahnya literasi kesehatan dan pendidikan, serta resistensi budaya di beberapa komunitas seringkali menghambat efektivitas program,” jelasnya. Oleh karena itu, lanjut Candra, Pemkab Jember membutuhkan sinergi lintas sektoral dan keberpihakan kebijakan yang kuat dalam pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan.

“Dibutuhkan sinergi lintas sektor dan keberpihakan kebijakan yang kuat untuk menjamin bahwa setiap lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang layak dan bermutu,” urainya.

Yang menarik, di ujung pidatonya Candra menegaskan bahwa kehadiran Fraksi PKB di rapat paripurna tersebut bukan sekadar menggugurkan kewajiban, bukan pula sebatas menjalankan prosedur formal semata. Namun kesadaran penuh bahwa RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 bukanlah hanya dokumen teknokratik, melainkan arah masa depan daerah Jember. “Kami menyampaikan pandangan dengan penuh kehati-hatian—bukan karena ragu, tapi karena kami sadar, di balik setiap kata dan pasal yang disusun, ada harapan rakyat yang menanti perubahan,” pungkasnya.