Fraksi PDI Perjuangan Desak Pemkab Jember Bentuk Satuan Tugas Perlindungan Buruh Migran

Fraksi PDI Perjuangan Desak Pemkab Jember Bentuk Satuan Tugas Perlindungan Buruh Migran

Nestapa dan kesedihan, nyaris identik dengan kehidupan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ini karena PMI tak pernah sepi dari hunjaman masalah yang merugikan mereka. Itulah sebabnya Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemkab Jember untuk membentuk dan menghidupkan Satuan Tugas Perlindungan Buruh Migran.

Menurut juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabbupaten Jember, Hadi Supa’at,S.Sos berdasarkan temuan di lapangan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih marak menimpa para PMI, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Katanya, fenomena yang terjadi di dalam negeri merupakan masalah klasik. Salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya PMI  yang berangkat bekerja ke luar negeri tanpa prosedural yang benar alias ilegal. “Termasuk calon buruh migran, masih bisa berangkat untuk bekerja di luar negeri meski tanpa ijin suami,” ucapnya saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Jember Tahun Anggaran 2023 di gedung DPRD Kabupaten Jember, Kamis (6/6/2024).

Untuk itu, lanjut Hadi, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif. Di antaranya  adalah perlindungan yang lebih kuat, penindakan lebih tegas, menggencarkan sosialisasi, dan kerjasama lebih serius bersama Aparat Penegak Hukum, serta instansi keimigrasian yang ada di Kabupaten Jember.  “Fraksi PDI Perjuangan menilai, perlunya dibentuk dan menghidupkan kembali Satuan Tugas Perlindungan Buruh Migran, yang terdiri dari berbagai stakeholder terkai,” urainya.

Nestapa PMI yang berada di luar negeri, juga tak kalah memprihatinkan. Masih banyak PMI yang menjadi korban penyiksaan majikan. Tak sedikit juga  yang  terlantar, tidak mendapatkan pekerjaan sesuai yang dijanjikan, kehilangan kontak, kecelakaan kerja, kesulitan pemulangan ketika sakit atau meninggal dunia.

Sedangkan bagi PMI yang sudah pulang ke kampung halaman, kebanyakan mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Karenanya, diperlukan bimbingan, pelatihan dan pendidikan agar menjadi pekerja mandiri. “Untuk tenaga kerja yang berada di Kabupaten Jember, masih diperlukan pendampingan, dengan memperluas lapangan dan menciptakan lapangan kerja baru,” pungkasnya