Fraksi Partai NasDem Ingin Masukkan ‘Berakhlak’  dalam Visi RPJPD Kabupaten Jember 2025-2045

Fraksi Partai NasDem Ingin Masukkan ‘Berakhlak’  dalam Visi RPJPD Kabupaten Jember 2025-2045

 

Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Jember menginginkan kalimat ‘Berakhlak’ menjadi bagian visi Bupati Jember Hendy Siswanto dalam Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember 2025 – 2045.

Menurut juru bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Jember Hamim, visi berakhlak memberikan gambaran bahwa pembangunan Jember dalam 20 tahun ke depan harus dilandasi dengan moral dan akhlak yang mulia. “Karena Jember sejatinya sebagai kota relijius, beragama yang menggambarkan keberagaman,” ujar Hamim saat menyampaikan Pandangan Akhir fraksinya terhadap Nota Pengantar Raperda RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 di gedung Dewan, Kamis (4/7/2024).

Hamim menegaskan, visi pembangunan Jember 20 tahun kedepan harus memasukkan juga karakter dan lokalitas Jember sebagai kultur wilayah yang relijius dan sebagian besar adalah pesantren. “Maka visi berahklak yang ada dalam visi-misi Jawa Timur juga harus diturunkan sebagai visi RPJPD Jember,” pintanya.

Anggota Komisi A DPRD Jember itu juga menyoroti  visi Bupati Hendy yang tertuang dalam Raperda RPJPD Kabupaten Jember tahun 2025-2045, yaitu  Jember yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan sebagai hal yang terkesan formalitas. Belum mampu menunjukkan antusiasme, kekuatan komitmen, dan yang lebih penting adalah energizer serta motivasi dalam mendesain karakteristik pembangunan kabupaten Jember 20 tahun kedepan.

Hal itu terjadi karena dalam perencanaan pembangunan 20 tahun yang sudah berjalan selama ini pemerintah masih belum serius memperhatikan faktor-faktor seperti sektor ekonomi dominan (pertanian, perkebunan dan perikanan) baik melalui investasi, dan kebijakan pembangunan. “Dan patut disayangkan Raperda RPJPD ini secara visi justru abai dan tidak berani menegaskan bahwa Jember 20 tahun kedepan daya saingnya adalah di sektor pertanian,” tambahnya.

Di sisi lain, Hamim juga mengungkapkan, dalam perencanaan pembangunan 20 tahun ke depan, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan transformasi digital seharusnya menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan, namun sangat disayangkan capaian kinerja layanan pemerintahan berbasis digital dan penyediaan infrastruktur digital tidak disampaikan data progres capaian Indeks SPBE. “Karena dukungan teknologi informatika mulai dari infrastruktur teknologi, kebijakan serta manajemen tata kelola menuju pada kesiapan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital 20 tahun ke depan sangatlah diperlukan,” pungkasnya