Fraksi NasDem DPRD Jember Fokuskan APBD 2025 Harus Tepat Sasaran dan Mengacu Pada RPJMD

Fraksi NasDem DPRD Jember Fokuskan APBD TA 2025 Harus Tepat Sasaran dan Mengacu Pada RPJMD

DPRD Jember – Fraksi NasDem DPRD Jember memberikan pandangan akhirnya, dalam sidang paripurna penandatanganan dan pengesahan RAPBD TA 2025.

Dalam pelaksanaan APBD TA 2025 mendatang, hal yang paling mendasar dan perlu diperhatikan yakni persoalan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasanya serta mengacu pada RPJMD.

Juru Bicara Fraksi NasDem Fatmawati menyampaikan, implementasi kebijakan fiskal APBD TA 2024 harus menjadi acuan sebelum menjalankan APBD TA 2025.

“Jadi yang perlu diperhatikan yakni persoalan kegiatan dan program prioritas, serta melakukan evaluasi pada kinerja seluruh komponen,” ujarnya saat pembacaan PA di Sidang Paripurna.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah harus benar-benar mengawal kemandirian dan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan realisasi sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi masing-masing.

“Jangan berharap Pemkab Jember bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain ketika kita hanya berjalan normative,” imbuhnya.

Termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang harus optimal, dan kegagalan di pemerintahan saat ini akan menjadi catatan tersendiri bagi DPRD Jember untuk memberikan evaluasi.

“Kami cermati Janji bupati pada Tahun 2025 di debat kedua utk pengadaan tanah bandara, tetapi di APBD ternyata tidak dianggarkan,” pungkasnya.

Fatmawati juga menegaskan, banyaknya alokasi anggaran APBD yang berbeda timpang terutama urusan pelayanan kesehatan.

“Contoh di DP3AKB kegiatan yang direncanakan hanya untuk makan dan minum rapat, perjalanan dan honor. Sebagai leading sektor yang menangani stunting seharusnya lebih sensitif, bukan untuk menggemukkan petugas saja,” terangnya.

“Kesenjangan alokasi biaya untuk pelayanan ibu hamil 8M, sedangkan untuk pelayanan ibu bersalin hanya 71 juta.

Untuk pelayanan Diabetes 1,9 M sedangkan untuk gangguan jiwa hanya 48 juta. Diabetes adalah masalah orang kaya, sedangkan gangguan jiwa adalah masalah orang miskin,” tegasnya.*