Dua Kali Pansus Pilkada DPRD Jember, Bawaslu Mangkir dari Undangan

Dua Kali Pansus Pilkada DPRD Jember, Bawaslu Mangkir dari Undangan

DPRD Jember – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember mangkir dari undangan Panitia Khusus atau Pansus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DPRD Kabupaten Jember.

Bawaslu disebut mangkir dalam undangan rapat yang kedua kalinya tanpa alasan yang jelas.

Ketua Pansus Pilkada DPRD Kabupaten Jember, Ardi Pujo Prabowo, menyatakan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Bawaslu dalam agenda penting tersebut. “Ini kedua kalinya Bawaslu Jember tidak hadir dalam undangan Pansus Pilkada DPRD Kabupaten Jember,” ujarnya, Kamis 7 November 2024.

Sebab, pihaknya sudah mengundang dua kali yang pertama pada Selasa, 5 November 2024, Bawaslu menyatakan tidak bisa hadir dengan berkirim surat kepada Pansus.

Karena itu, Pansus menjadwal ulang rapat pada Kamis, 7 November 2024. Bahkan,surat undangan sudah disampaikan Rabu 6 November kemarin. Sayangnya, Bawaslu tetap tidak datang bahkan tanpa ada keterangan. “Ini tadi kita menunggu hampir 1 jam lebih di Banmus, tetapi tidak hadir dalam acara tersebut,” tegasnya.

Karena itu, Ardi lantas meminta staf DPRD untuk menghubungi pihak Bawaslu, namun pihak Bawaslu menyatakan tidak mengetahui adanya agenda rapat.

Ardi menyayangkan ketidakhadiran Bawaslu tanpa adanya konfirmasi, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait komitmen lembaga tersebut dalam mengawal transparansi pilkada. “Padahal rapat ini penting karena ada beberapa hal yang kita sampaikan, salah satunya persoalan transparansi anggaran,” imbuhnya.

Ketidakhadiran Bawaslu ini, lanjut Ardi bisa mengganggu fungsi Pansus yang tengah membahas berbagai aduan dan laporan terkait pelaksanaan Pilkada di Jember, yang semakin marak jelang hari pemungutan suara.

Menurutnya, salah satu agenda Pansus Pilkada adalah membahas transparansi penggunaan anggaran hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada Bawaslu.  “Anggaran dana hibah untuk Bawaslu Jember, kurang lebih sekitar Rp35 miliar lebih,” tuturnya.

Pihaknya ingin mengawal transparansi anggaran APBD itu kepada masyarakat Jember.*