DPRD Jember Minta Opini WTP dari BPK Dipertahankan
Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta Bupati Hendy Siswanto agar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI yang mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah. “Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang telah diterima Pemerintah Kabupaten Jember harus terus dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Budi Wicaksono, juru bicara Fraksi Partai Nasional Demokrat, dalam sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (10/6/2024).
Nasdem meminta pemerintah untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, dengan memperhatikan kriteria value for money yakni ekonomis, efektif, dan efisien. “Anggaran berjalan sesuai program dan tepat sasaran,” kata Budi.
Juru bicara Fraksi Pandekar Muhammad Holil Asyari berharap predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jember Tahun 2022 dan Tahun 2023 bisa dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. “Ini menjadi kebanggaan bersama pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Jember atas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi aspek sistem pengendalian internal dan kepatuhannya terhadap ketentuan perundang-undangan.” kata Holil.
Sejumlah fraksi lainnya meminta agar Pemkab Jember benar-benar memperhatikan catatan dari BPK. Tabroni, SE juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, memandang perlu dilakukan perbaikan mendasar terhadap penatausahaan RSD dr. Soebandi, sehingga tidak ada masalah yang menjadi temuan BPK lagi pada masa mendatang.
PDIP menyinggung soal temuan BPK di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan sebesar Rp. 183,903 juta. Menurut Bupati Hendy, temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian pada kas daerah, dan Dinas PUBMSDA telah mengirimkan surat tagihan kepada pihak ketiga. “Hal itu akan menjadi catatan Fraksi PDI Perjuangan, bahwa penggunaan anggaran masih belum direncanakan secara benar, sehingga menimbulkan potensi kesalahan,” kata Tabroni.
Sementara itu, Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya memahami kekurangan dan kelemahan Bupati Hendy Siswanto dalam menjalankan roda pemerintahan. Hendy dalam pidato jawabannya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi lalu mengakui adanya kesalahan penempatan pos belanja barang dan jasa dan kesalahan dalam penyusunan anggaran yang kemudian menjadi temuan BPK.
“Pengakuan salah itu membuktikan bahwa masih terjadi ketidakmampuan dalam kepemimpinan terhadap tugas dan fungsi jajarannya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” kata Siswono, juru bicara Fraksi GIB.
Menurut Siswono, kesalahan itu bisa jadi dianggap kecil. “Namun, jika ini tidak menjadi temuan BPK dan kami tidak mengingatkan, maka kami yakin kesalahan yang sama akan terus berulang dan ini sangat membahayakan,” katanya
A WordPress Commenter says: