DPRD Jember Dukung Program MBG Tetap Berjalan, Minta Evaluasi Menyeluruh SPPG dan Tata Kelola BGN

DPRD Jember Dukung Program MBG Tetap Berjalan, Minta Evaluasi Menyeluruh SPPG dan Tata Kelola BGN

DPRD JEMBER – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu terus dilanjutkan karena memiliki dampak besar terhadap masyarakat, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan.

Namun demikian, pelaksanaan program tersebut harus dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar kualitas layanan dan standar operasional tetap terjaga.

Pandangan itu disampaikan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi Golkar, Suciati, saat menanggapi aksi demonstrasi yang digelar Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) di depan Gedung DPRD Kabupaten Jember, Sabtu (20/6/2026).

Menurut Suciati, keberlanjutan program MBG sangat penting karena ribuan warga menggantungkan penghasilan mereka dari operasional dapur-dapur SPPG yang tersebar di wilayah Jember. Karena itu, ia menilai penghentian program secara mendadak berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi baru.

Saat ini, terdapat sekitar 209 unit SPPG yang beroperasi di Kabupaten Jember. Setiap dapur pelayanan diketahui melibatkan sekitar 47 hingga 48 relawan atau tenaga kerja dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Jika dikalikan 209 dapur, jumlahnya lebih dari 10.000 tenaga kerja. Bayangkan nasib mereka jika program ini tiba-tiba dihentikan. Selama ini mereka sudah menggantungkan penghasilan untuk kebutuhan keluarga dari bekerja di SPPG,” kata Suciati.

Ia menegaskan, keberadaan program strategis nasional tersebut tetap harus dipertahankan. Namun, pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan pembenahan tata kelola agar pelaksanaannya semakin efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Menurutnya, evaluasi berkala terhadap MBG maupun SPPG menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas pelayanan gizi yang diberikan kepada masyarakat dapat terus meningkat.

“MBG dan SPPG perlu dievaluasi, dilakukan perbaikan sesuai standar yang bagus. Itu sangat penting,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah melalui aksi unjuk rasa yang digelar di depan kantor DPRD Jember.

Koordinator aksi FMJM, Agus Nur Yasin, menyampaikan delapan poin tuntutan kepada pemerintah. Salah satu poin utama yang disuarakan massa aksi adalah desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Agus menilai transparansi dan akuntabilitas perlu diperkuat dalam pelaksanaan program MBG. Karena itu, pihaknya meminta BGN melakukan pembenahan internal sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program di tingkat SPPG.

“Kami mendesak BGN memperbaiki sistem yang bersih dan transparan, serta melakukan evaluasi internal di tingkat SPPG,” tegas Agus saat berorasi.

Selain menyoroti tata kelola program, FMJM juga mengkritik pihak-pihak yang dianggap berupaya menciptakan perpecahan dan mengganggu jalannya program pemerintah yang tengah berjalan.

Dalam pernyataannya, FMJM menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program MBG beserta berbagai program strategis nasional lainnya. Organisasi tersebut menilai program-program tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju target Indonesia Emas 2045.

“Pak Prabowo tidak sendirian. Ada jutaan murid, pekerja, pengusaha, dan petani yang siap membantu mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera sesuai amanah UUD 1945,” tutupnya.***