DPRD Jember Dorong Evaluasi Menyeluruh Program MBG, Penerima Manfaat Dinilai Harus Lebih Tepat Sasaran

DPRD Jember Dorong Evaluasi Menyeluruh Program MBG, Penerima Manfaat Dinilai Harus Lebih Tepat Sasaran

DPRD JEMBER – DPRD Jember meminta pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jember menghentikan operasionalnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Widarto, S.S, menilai berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program tersebut tidak cukup diselesaikan secara parsial. Menurutnya, diperlukan peninjauan menyeluruh agar tujuan program nasional itu dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Widarto menegaskan bahwa dorongan evaluasi bukan berarti penolakan terhadap Program MBG. Sebaliknya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Karena bukan kita menolak, tetapi kita tahu bahwa program MBG ini menyedot anggaran yang cukup besar dari APBN dan berdampak pada efisiensi anggaran di daerah,” kata Widarto saat dikonfirmasi, Senin (15 Juni 2026).

Menurut dia, sejak awal DPRD Jember telah mengingatkan pentingnya memperhatikan skema pelaksanaan program agar sejalan dengan kondisi fiskal yang ada. Dengan alokasi anggaran yang besar, pelaksanaan MBG perlu terus dievaluasi agar tidak menimbulkan dampak terhadap sektor pembangunan lainnya.

“Ditinjau pelaksanaan MBG, karena anggaran yang digunakan dalam pelaksanaannya cukup besar di tengah keterbatasan fiskal kita,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai konsentrasi anggaran yang terlalu besar pada satu program berpotensi memengaruhi ruang fiskal pemerintah untuk menjalankan program lain yang juga dibutuhkan masyarakat. Selain itu, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik, termasuk kalangan investor terhadap pengelolaan anggaran pemerintah.

Karena itu, Widarto memandang evaluasi terhadap pelaksanaan MBG menjadi langkah penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan sekaligus menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara.

Lebih lanjut, Widarto menyoroti aspek penerima manfaat yang dinilainya menjadi salah satu faktor krusial dalam keberhasilan Program MBG. Ia menilai pemerintah perlu melakukan pemetaan ulang terhadap kelompok penerima agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. “Karena kami melihat seharusnya sasaran penerima MBG ini bisa diberikan kepada mereka yang membutuhkan, bukan diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga penerima,” ungkapnya.

Menurutnya, konsep keadilan sosial tidak selalu berarti seluruh masyarakat menerima manfaat yang sama. Dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah, kata dia, prioritas seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. “Adil itu tidak harus semuanya mendapat. Dalam konteks MBG, tidak semua anak harus menerima. Kelompok masyarakat yang tergolong mampu seharusnya tidak menjadi prioritas penerima,” tegasnya.

Widarto menjelaskan bahwa keluarga yang masuk dalam kelompok Desil 8, 9, dan 10 atau kategori ekonomi menengah ke atas semestinya tidak menjadi sasaran utama Program MBG. Sebaliknya, program tersebut dinilai lebih tepat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang berada pada Desil 1 hingga Desil 7.

“Maka seharusnya program MBG ini menyasar pada penerima manfaat yang masuk dalam kategori Desil 1-7 minimal. Karena jika anak orang mampu pasti akan enggan mengonsumsi MBG, dan ini akan menjadi mubazir juga jika tidak dikonsumsi,” katanya.

Ia menambahkan, evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berpotensi menghasilkan penghematan fiskal yang signifikan. Selain meningkatkan efektivitas program, langkah tersebut juga diyakini dapat memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efisien dan tepat sasaran.

Dengan berbagai dinamika yang terjadi di lapangan, DPRD Jember berharap evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dilakukan sehingga manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga keberlanjutan penggunaan anggaran negara secara optimal.***