Bupati Jember Nilai Wajar Pemanggilan Pejabat oleh APH

Pemanggilan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Jember oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belakangan ini marak terjadi, tak perlu disikapi secara berlebihan.

Menurut Bupati Jember Jawa Timur Hendy Siswanto, adanya pejabat yang berurusan dengan APH karena dugaan korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan sebagainya, itu hal yang wajar. Sebab, di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, kinerja OPD di dalam melaksanakan kegiatan tak lepas dari pengawasan seluruh masyarakat. “Pengaduan masyarakat merupakan keniscayaan yang harus diterima karena dilindungi oleh perundang-undangan yang berlaku, termasuk pengaduan masyarakat kepada APH,” ungkap Bupati Hendy saat menyampaikan Pidato Jawaban Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jember atas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jember tahun 2023, di gedung DPRD Jember, Jumat (7/6/2024).

Pernyataan tersebut merupakan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi Indonesia Berkarya yang disampaikan sehari sebelumnya di tempat yang sama. Bupati Hendy menegaskan bahwa setiap pengaduan masyarakat pasti ditindaklanjuti oleh APH sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. “Dan bagi OPD yang menjadi terlapor merupakan kewajiban untuk memberikan klarifikasi atas pengaduan tersebut,” tambahnya.

Kendati demikian, Bupati Hendy menyatakan pihaknya sudah berusaha hati-hati agar pelanggaran bisa ditekan seminimal mungkin. Katanya, dalam setiap pelaksanaan kegiatan terutama yang menjadi program strategis Pemkab Jember,  OPD telah didampingi oleh APH di tingkat Kabupaten Jember yang aktif, dimintakan legal opinion serta arahan bagaimana pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu juga pengawasan dan pendampingan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) juga dilibatkan untuk pengawasan pada saat kegiatan sedang berlangsung. “Terhadap hal-hal yang urgent juga dilakukan coaching clinik oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat kepastian kepatuhan kepada regulasi yang berlaku,” pungkasnya