Bansos Ditunda Implementasinya, Fraksi PDI Perjuangan Desak Pemkab Jember Segera Turunkan Penyalurannya

Bansos Ditunda Implementasinya, Fraksi PDI Perjuangan Desak Pemkab Jember Segera Turunkan Penyalurannya

DPRD Jember – Pimpinan DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi PDIP, Widarto, merespons instruksi sekda terkait penghentian penyaluran hibah dan bansos dengan alasan momentum Pilkada.

Fraksi PDIP menilai kebijakan tersebut termasuk perbuatan zalim terhadap rakyat. Widarto mengatakan, penghentian penyaluran bansos dengan alasan netralitas ASN sejatinya merupakan bentuk ketidaknetralan.  “Penghentian Bansos ini menjadi polemik dan ini ada alasan bahwa menjaga netralitas ASN, tapi kami melihat bahwa ini ada bentuk ketidaknetralan,” ujarnya saat dikonfirmasi di DPRD Kabupaten Jember, Rabu 16 Oktober 2024.

Sebab, penghentian tersebut didasari ketakutan yang dimanfaatkan calon petahana, sehingga secara tidak langsung kebijakan tersebut justru memihak kepada Pasangan Calon nomor urut 2. “Kebijakan yang diambil ini sangat politis, padahal ini kepentingan rakyat,” imbuhnya.

Selain itu, penghentian penyaluran bansos juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap sumpah ASN. ASN dalam sumpahnya salah satunya melayani masyarakat. “Seharusnya ASN yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran, harusnya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Semestinya, jika memang khawatir disalahgunakan, hal yang perlu dilakukan adalah peningkatan pengawasan, bukan penghentian. Apalagi, Bupati dan Wakil Bupati Jember saat ini sedang cuti sehingga menurut dia tidak mungkin ikut cawe-cawe. “Kalau yang ditakutkan Bupati dan Wakil Bupati, kan saat ini mereka sedang cuti tidak mungkin ikut cawe-cawe,” terangnya.

Atas dasar itu, Fraksi PDIP mendesak agar penyaluran bansos tetap dilanjutkan. Namun, jika tetap dihentikan, PDIP Jember siap melayangkan gugatan.Apalagi terkait penyaluran bansos di tahun politik telah memiliki yurispridensi. MK dalam putusannya menolak gugatan yang menginginkan penyaluran bansos dihentikan saat pelaksanaan Pilpres 2024 lalu.

Sebelumnya, Sekda Jember meminta seluruh OPD menghentikan pelaksanaan program berbasis kemasyarakatan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada.*