DPRD Jember Kaji KUPA APBD 2026: Tambahan Dana Transfer Rp223 Miliar Difokuskan untuk Infrastruktur Jalan Desa
DPRD JEMBER – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jember menggelar pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember.
Dalam pembahasan tersebut, sebagian besar poin usulan perubahan alokasi anggaran mendapatkan persetujuan.
Fokus utama dalam pembahasan KUPA Perubahan APBD 2026 kali ini tertuju pada pengalokasian dana tambahan transfer daerah senilai Rp223 miliar.
Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai sektor infrastruktur, khususnya pembenahan dan perbaikan akses jalan di wilayah pedesaan.
Ketua DPRD Kabupaten Jember, H. Ahmad Halim, S.Sos, membeberkan bahwa agenda pembahasan Perubahan APBD 2026 yang dilaksanakan sejak pagi hari tersebut secara umum berjalan tanpa kendala atau perdebatan yang substansial.
“Tadi masing-masing komisi sudah menyampaikan hasil penyelarasan dari masing-masing OPD, yang mana semua hampir sudah sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu 19 Agustus 2026.
Sehingga Halim mengungkapkan bahwa, pembahasan KUPA 2026 antara DPRD dan TAPD tidak mendapati perbedaan pandangan yang berarti, sehingga mayoritas plafon anggaran perubahan berhasil disetujui.
Meski demikian, Halim menggarisbawahi bahwa poin paling krusial dari hasil penyusunan KUPA ini terletak pada penggunaan dana transfer tambahan sebesar Rp223 miliar yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).
“Kita sudah mendapatkan alokasi DAU Rp223 miliar yang tadi sudah dibahas, bahwa seluruh fraksi menyuarakan agar diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur,” imbuhnya.
Politisi Gerindra ini menegaskan, pembangunan infrastruktur ini menjadi arah kebijakan yang mendesak, karena banyaknya kerusakan di mana-mana.
“Jadi seperti jalan ini harus diperbaiki, karena ada ratusan kilometer yang membutuhkan sentuhan. Termasuk juga untuk bisa memperbaiki irigasi atau infrastruktur lain yang dibutuhkan masyarakat,” terang Halim.
Ia menekankan, agar alokasi ini bisa tepat sasaran dan diprioritaskan di wilayah-wilayah yang lama tidak tersentuh pembangunan atau minim dan membutuhkan penanganan segera.
“Misalnya bisa dikhususkan di wilayah pedesaan atau pelosok, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian,” tegasnya.***
