Siswono Minta Rencana Batalyon TP di Silo Tak Benturkan Rakyat dengan TNI

Siswono Minta Rencana Batalyon TP di Silo Tak Benturkan Rakyat dengan TNI

DPRD JEMBER – Anggota Komisi A DPRD Jember, Siswono meminta rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) di Desa/Kecamatan Silo disikapi dengan bijak, khususnya oleh seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pembangunan yang bertujuan memperkuat pertahanan negara tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat, terutama mereka yang selama ini menggantungkan hidup dari lahan yang akan digunakan.

Ia mengingatkan agar proses pembangunan tidak menimbulkan konflik sosial maupun memperhadapkan masyarakat dengan institusi TNI.

“Saya minta, tolong jangan sampai rakyat dibenturkan dengan TNI dalam hal pembangunan Batalyon TP ini,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Jember bersama sejumlah elemen warga Silo, wakil Perhutani dan Dandim 0824 Jember di ruang Banmus, Rabu, 17 Juni 2026.

Siswono tidak memungkiri pentingnya pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan, apalagi Jember merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur. Namun, menurutnya, pembangunan tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. Pasalnya, tanah yang menjadi calon lokasi pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan telah cukup lama dikelola warga melalui skema Perhutanan Sosial/Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), sehingga menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga.

“Kalau misalnya, pembangunan Batalyon TP benar-benar dilaksanakan di Desa Silo, jelas merugikan warga setempat yang selama ini menggantungkan hidup menanam kopi dan sebagainya di tanah tersebut,” ungkapnya.

Karena itu, politisi Partai Gerindra tersebut meminta Perhutani mencari lokasi alternatif yang dinilai lebih aman dan tidak sedang digarap oleh petani sekitar hutan. Menurutnya, masih banyak kawasan hutan di Kabupaten Jember yang belum dimanfaatkan dan layak dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan.

“Misalnya di Mumbulsari, masih banyak lahan kosong, saya tahu karena saya asli Mumbulsari, atau tempat-tempat lain yang sekiranya tidak mengusik ketenangan rakyat,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember, Eko Teguh Prasetyo, menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah menawarkan sejumlah lokasi di kawasan Perhutani Jember kepada Kementerian Pertahanan. Di antaranya berada di wilayah Mumbulsari dan beberapa lokasi lainnya. Namun, setelah dilakukan peninjauan, lokasi-lokasi tersebut dinilai belum memenuhi kriteria yang dibutuhkan.

“Survey terakhir, yang paling cocok yang di Desa Silo itu,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan di Desa/Kecamatan Silo membutuhkan lahan seluas 55,12 hektare. Namun, area tersebut saat ini telah digarap oleh masyarakat dan menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sekitar 224 kepala keluarga. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran warga serta mendorong DPRD Jember memfasilitasi dialog antara masyarakat, Perhutani, dan jajaran TNI agar dapat ditemukan solusi yang mengedepankan kepentingan bersama tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat.