Anggaran BPBD Jember 2026 Turun Drastis Saat Ancaman El Nino Mengintai, DPRD Pertanyakan Pemangkasan Hampir Rp6 Miliar

Anggaran BPBD Jember 2026 Turun Drastis Saat Ancaman El Nino Mengintai, DPRD Pertanyakan Pemangkasan Hampir Rp6 Miliar

DPRD JEMBER – Penurunan signifikan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember pada tahun 2026 menuai sorotan dari kalangan legislatif.

Di tengah potensi meningkatnya risiko kekeringan akibat fenomena El Nino, alokasi dana untuk penanganan kebencanaan justru mengalami pengurangan hampir setengah dari tahun sebelumnya.

Kekhawatiran tersebut disampaikan Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho menilai pengurangan anggaran berpotensi menghambat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya kekeringan yang selama ini menjadi ancaman tahunan di sejumlah wilayah Jember.

“Beberapa kecamatan di Kabupaten Jember memiliki kerentanan tinggi terhadap kekeringan saat musim kemarau. Wilayah seperti Patrang, Sumbersari, Kalisat, Rambipuji, Mayang hingga Tempurejo kerap menghadapi persoalan keterbatasan pasokan air ketika curah hujan menurun,” ujarnya, Jumat 19 Juni 2026.

Ia menjelaskan bahwa ancaman El Nino tidak bisa dianggap remeh karena fenomena tersebut berpengaruh terhadap pola cuaca dan berpotensi menekan jumlah curah hujan. Kondisi itu, kata dia, semestinya direspons dengan penguatan program pencegahan dan kesiapan penanganan bencana sejak dini.

Berdasarkan data yang diperolehnya, anggaran BPBD Jember pada 2024 tercatat sebesar Rp13 miliar dengan realisasi mencapai sekitar Rp10,5 miliar.

“Pada tahun berikutnya, alokasi dana meningkat menjadi Rp14 miliar. Namun dalam rancangan anggaran 2026, nominal tersebut turun tajam menjadi Rp8.552.736.168,” imbuhnya.

Selain menyoroti besaran anggaran, Nuki juga mempertanyakan adanya perbedaan data terkait dana yang benar-benar dapat digunakan oleh BPBD. Dari total pagu yang tercantum sekitar Rp8,55 miliar, ia menerima penjelasan bahwa anggaran efektif yang bisa dimanfaatkan hanya berkisar Rp7,59 miliar.

“Yang pertama, hilangnya sekitar Rp1 miliar itu ke mana? Tidak ada keterangan yang jelas. Kemudian, apakah ini karena mitigasi yang lemah atau memang kekeringan dianggap sebagai persoalan yang biasa oleh pemerintah,” kata Nuki, Selasa.

Menurutnya, penjelasan mengenai selisih anggaran tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat maupun kalangan legislatif.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai transparansi menjadi hal penting, terutama ketika daerah menghadapi ancaman bencana yang membutuhkan kesiapan anggaran memadai.

Nuki berpandangan bahwa dana sekitar Rp7,59 miliar tidak sebanding dengan kebutuhan penanganan kebencanaan dan kemanusiaan di Kabupaten Jember yang memiliki wilayah cukup luas dan tingkat kerawanan bencana beragam.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang disebut masih memiliki anggaran jauh lebih besar. Bahkan, menurutnya, terdapat OPD yang melakukan pergeseran anggaran tanpa koordinasi yang optimal dengan pihak legislatif.

“Banyak OPD yang anggarannya fantastis, bahkan masih melakukan pergeseran anggaran tanpa koordinasi maupun melibatkan legislatif,” ujarnya.

Karena itu, Komisi D DPRD Jember berencana mendalami lebih lanjut kebijakan pengurangan anggaran BPBD agar dapat diketahui dasar pertimbangan yang digunakan dalam penyusunannya.

Menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, Nuki mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam mengurangi risiko bencana. Salah satunya dengan menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi sumber-sumber mata air yang menjadi penopang kebutuhan air warga.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan menggunakan metode pembakaran karena berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan saat kondisi cuaca kering.

Nuki turut mendorong penguatan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

“Sinergi antara BPBD, Desa Tangguh Bencana (Destana), Perhutani, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta unsur terkait lainnya dianggap penting untuk mempercepat respons ketika terjadi keadaan darurat,” tuturnya.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar penanganan kekeringan maupun bencana lainnya dapat berjalan lebih efektif, terutama ketika ancaman El Nino diperkirakan meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Jember pada tahun mendatang.***