DPRD Jember Wanti-wanti Potensi Konflik Pilkades Serentak 2027, Money Politic Jadi Sorotan

DPRD Jember Wanti-wanti Potensi Konflik Pilkades Serentak 2027, Money Politic Jadi Sorotan

DPRD JEMBER – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Jember mulai menjadi perhatian berbagai pihak. Selain potensi gesekan akibat persaingan antar calon, praktik politik uang dinilai masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.

DPRD Jember meminta pemerintah daerah melakukan langkah antisipatif sejak dini agar dinamika politik di tingkat desa tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas menjelang tahapan Pilkades Serentak 2027.

Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono, menilai potensi konflik cenderung meningkat di desa-desa yang diikuti oleh kepala desa petahana atau incumbent yang kembali mencalonkan diri.

Menurutnya, keberadaan petahana dalam kontestasi politik desa kerap memunculkan persaingan yang lebih tajam dibandingkan pilkades biasa. Karena itu, pemetaan wilayah rawan konflik perlu dilakukan jauh sebelum tahapan pemilihan dimulai.

“Kalau incumbent maju lagi, biasanya konfliknya lebih tinggi. Itu yang harus dipetakan dan diantisipasi dari awal,” kata Budi.

Politisi Partai NasDem tersebut menegaskan bahwa langkah pencegahan harus menjadi prioritas agar stabilitas sosial di masyarakat desa tetap terjaga. Pemerintah daerah bersama pihak terkait dinilai perlu melakukan identifikasi terhadap desa-desa yang berpotensi mengalami eskalasi konflik politik.

Selain rivalitas antar pendukung calon kepala desa, Budi juga menyoroti praktik money politic yang hingga kini masih sulit dilepaskan dari pelaksanaan pilkades di berbagai daerah.

Ia mengungkapkan bahwa fenomena politik uang masih menjadi persoalan klasik yang terus berulang setiap kali kontestasi politik desa digelar. Bahkan, praktik yang dikenal masyarakat sebagai “lelang suara” disebut masih sering ditemukan di lapangan.

Menurutnya, kondisi tersebut sudah menjadi pembicaraan umum di tengah masyarakat meski sulit dibuktikan secara hukum.

“Kalau bicara money politic, ya hampir pasti ada. Tinggal bagaimana antisipasinya supaya tidak menimbulkan konflik besar di masyarakat,” ujarnya.

Budi mengakui bahwa memberantas praktik politik uang secara total bukan perkara mudah. Namun demikian, pemerintah tetap harus memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan agar dampaknya tidak memicu perpecahan antar warga.

Lebih lanjut, ia menilai pengamanan Pilkades Serentak 2027 tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat keamanan semata. Menjaga kondusivitas daerah memerlukan keterlibatan seluruh elemen yang terlibat dalam proses demokrasi desa.

Pemerintah desa, panitia pilkades, tokoh masyarakat, hingga warga diminta mengambil peran aktif dalam menciptakan suasana yang aman dan damai selama tahapan pemilihan berlangsung.

Menurutnya, pilkades bukan hanya agenda memilih pemimpin desa untuk periode berikutnya, melainkan juga momentum menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang memiliki pilihan politik berbeda.

Karena itu, seluruh pihak diharapkan mampu menempatkan demokrasi sebagai sarana memilih pemimpin secara sehat tanpa mengorbankan persatuan dan hubungan sosial yang selama ini terjalin di lingkungan desa.

“Pilkades bukan hanya soal memilih kepala desa, tetapi bagaimana persaudaraan dan kebersamaan warga tetap terjaga meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda,” tegasnya.

DPRD Jember berharap langkah-langkah mitigasi konflik dapat disiapkan sejak sekarang sehingga pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 berjalan aman, tertib, dan tidak menimbulkan gesekan berkepanjangan di masyarakat.***