MBG Gerakkan Ekonomi Desa, Ketua DPRD Jember: Perputaran Uang Tak Lagi Terpusat di Kota Besar

MBG Gerakkan Ekonomi Desa, Ketua DPRD Jember: Perputaran Uang Tak Lagi Terpusat di Kota Besar

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dipandang sebagai instrumen pemenuhan gizi bagi generasi muda, tetapi juga mulai menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan hingga ke tingkat daerah. Jika selama ini perputaran uang dalam jumlah besar lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar, kini geliat ekonomi serupa mulai dirasakan di wilayah yang lebih kecil, termasuk kawasan pedesaan.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua DPRD Jember, H. Ahmad Halim, saat menerima perwakilan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jember, Sabtu (20/6/2026).

Dalam dialog tersebut, Halim menilai bahwa Program MBG memiliki efek berantai yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain berkontribusi terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, program ini juga menciptakan aktivitas ekonomi baru yang melibatkan banyak pelaku usaha di tingkat akar rumput.

Menurutnya, keberadaan dapur-dapur MBG telah membuka ruang perputaran dana yang lebih merata. Anggaran yang sebelumnya cenderung berpusat di wilayah perkotaan kini mulai mengalir hingga ke pelosok desa, menyentuh berbagai lapisan masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok kebutuhan pangan.

“Perputaran uang tidak hanya terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, tapi juga terjadi di daerah-daerah terutama di pedesaan, itu yang kami harapkan dari MBG,” ujarnya.

Halim menjelaskan, dampak ekonomi yang ditimbulkan program ini tidak hanya dirasakan oleh pengelola dapur MBG. Lebih dari itu, manfaatnya turut dirasakan petani, peternak, pedagang bahan pangan, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja yang terlibat dalam operasional sehari-hari. Dengan demikian, MBG berpotensi menjadi salah satu instrumen pemerataan ekonomi yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa besarnya manfaat yang dihasilkan harus diimbangi dengan kualitas pelayanan yang baik. Karena itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ujung tombak pelaksanaan program dituntut untuk bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Halim, profesionalisme, integritas, dan komitmen terhadap kualitas menjadi kunci agar program tersebut terus mendapat kepercayaan masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan maupun kualitas menu makanan harus menjadi perhatian utama seluruh pengelola dapur MBG.

“Harus bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan berkaca pada diri sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Koordinator Lapangan aksi, Agus Nur Yasin, mengungkapkan bahwa perkembangan Program MBG di Kabupaten Jember menunjukkan tren yang cukup pesat. Hingga saat ini, jumlah dapur MBG yang telah beroperasi disebut telah mencapai 209 unit.

Menurutnya, angka tersebut menggambarkan besarnya aktivitas ekonomi yang tercipta melalui program tersebut. Setiap dapur membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan, sehingga melibatkan banyak pelaku usaha lokal sebagai pemasok.

Dengan semakin banyaknya dapur yang beroperasi, semakin besar pula nilai transaksi yang beredar di tengah masyarakat. Kondisi ini, menurut Agus, menjadi bukti bahwa MBG tidak hanya berbicara tentang pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat.

“Jadi kalau bicara soal pemerataan ekonomi, ya MBG ini programnya,” ujar Agus Nur Yasin.