MBG Dikritik Mahasiswa, DPRD Jember Tekankan Pengawasan dan Ketepatan Sasaran

Unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jember dan BEM se-Jember di bundaran DPRD Jember, Senin, 15 Juni 2026, mendapat respons serius dari jajaran pimpinan DPRD Jember. Aksi yang berlangsung dinamis tersebut menjadi wadah penyampaian berbagai aspirasi terkait kebijakan pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian dan evaluasi lebih lanjut.

Salah satu poin yang mereka tuntut adalah evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kedua program tersebut menjadi sorotan mahasiswa karena dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan penggunaan anggaran negara.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember, Fuad Ahsan diminta menanggapi tuntutan tersebut. Ia pun mengambil mikrofon dan menyuarakan pandangannya di hadapan ratusan mahasiswa yang mengikuti aksi.

Menurut Fuad, MBG adalah program nasional yang sasarannya menjangkau hingga daerah-daerah di seluruh Indonesia. Karena itu, menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan MBG agar benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran.

“Masyarakat berhak mengawasi, karena anggaran MBG dari uang rakyat juga,” jelasnya.

Ia menambahkan, DPRD Jember siap menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam memastikan program yang dibiayai negara berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Jika ada temuan sampaikan kepada DPRD, kita tampung semuanya, dan kita sampaikan ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat mengatakan, pihaknya mengapresiasi unjuk rasa mahasiswa yang salah satunya menuntut evaluasi menyeluruh terhadap MBG dan KDMP. Menurutnya, kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial yang perlu dihargai dalam sistem demokrasi.

Namun, katanya, ternyata distribusi MBG juga menjangkau santri-santri yang memang dari sisi ekonomi tidak mampu. Hal itu menunjukkan bahwa program tersebut turut memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

“Ternyata santri juga dapat MBG, yang rata-rata tidak mampu,” ujarnya.

Walaupun demikian, Candra tak memungkiri bahwa ada oknum yang serakah di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), tidak amanah dan hanya mencari keuntungan, sehingga MBG diplesetkan menjadi maling berkedok gizi.

“Tidak bisa disalahkan jika ada istilah MBG, maling berkedok gizi,” ungkapnya.

Kendati begitu, lanjut Candra, hal tersebut tidak bisa digeneralisir karena banyak sisi yang bagus dari MBG. Ia juga menyatakan sepakat bahwa MBG perlu dievaluasi agar pelaksanaannya semakin efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

Demi efisiensi, distribusi MBG tidak harus menyasar semua siswa tapi hanya siswa yang benar-benar membutuhkan alias tidak mampu saja.

“Itu agar MBG tepat sasaran,” ujarnya.

Selain itu, penyuplai bahan baku MBG harus berasal dari masyarakat sekitar, mulai dari kebutuhan ikan, lauk-pauk hingga sayuran. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya meningkatkan gizi penerima manfaat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal dan memperkuat kesejahteraan petani maupun pelaku usaha di daerah.

“Petani kita harus dimanfaatkan agar keuangan MBG bergerak di daerah,” pungkasnya.