Fraksi PKB Jember Gelar Dialog Serap Aspirasi Menjelang Pembahasan APBD 2026

DPRD JEMBER – Menjelang proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, DPC dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kab. Jember mengadakan kegiatan dialog serta serap aspirasi bersama sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Ketua DPC PKB Kab. Jember, Ayub Junaidi, S. H, menegaskan bahwa kegiatan ini sangat penting dilakukan guna memperkuat peran fraksi dalam fungsi pengawasan sekaligus merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

“Kegiatan serap aspirasi ini menjadi krusial mengingat adanya pemangkasan dana transfer pusat sekitar Rp 270 miliar yang dialami oleh Jember. Oleh sebab itu, kami perlu mencari solusi strategis untuk mengantisipasi dampak tersebut,” jelas Ayub.

Dalam kesempatan tersebut, Ayub juga mendorong pemerintah kabupaten agar lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini belum dimaksimalkan secara optimal.

“APBD bukan hanya soal belanja daerah, tetapi pendapatan juga harus menjadi fokus utama. Jangan sampai sisi belanja yang diperhatikan sementara pendapatan terlupakan,” ujarnya.

Ayub memberikan contoh nyata terkait potensi PAD yang belum tergarap dengan maksimal, terutama dari sektor retribusi parkir.

Ia mengungkapkan bahwa potensi pendapatan dari retribusi parkir diperkirakan mencapai Rp20 miliar, namun realisasinya baru sekitar Rp2 miliar.

“Saya sangat mendorong agar sistem parkir berlangganan dapat diterapkan kembali, sebab metode ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan daerah,” tambahnya.

Selain itu, Ayub menyoroti sektor pariwisata, khususnya di kawasan Gunung Sadeng, Kecamatan Puger.

Menurutnya, kawasan wisata ini memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi dan wajib dikelola secara profesional oleh pemerintah daerah, termasuk melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dengan belum maksimalnya pengelolaan sektor-sektor strategis tersebut, Ayub menekankan pentingnya evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas sektor pendapatan daerah.

“Jika diperlukan, Bupati harus berani mengambil langkah evaluasi terhadap PD yang kinerjanya tidak memenuhi target atau kurang optimal dalam menjalankan tugas,” tegasnya.

Selain membahas pendapatan daerah, dalam forum dialog tersebut, PKB juga menyatakan dukungan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Namun, mereka menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

“ Fraksi PKB Jember berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dan komunikasi dengan berbagai pihak, demi memastikan proses legislasi dan pengawasan di DPRD berjalan secara transparan serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tutur Ayub.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kab. Jember Nur Huda Candra Hidayat menegaskan akan menyerap berbagai aspirasi masyarakat, agar masukan dari bawah bisa disuarakan dalam berbagai lini. “Alhamdulillah, kita punya banyak wakil di masing-masing komisi. Masukkan ini sangat penting untuk mengawal kebijakan pemerintah terhadap hajat hidup orang banyak,” tutupnya.***