7 Fraksi DPRD Jember Sepakati Raperda RPJMD, Bupati Jember Gus Fawait Pastikan Rekomendasi Legislatif Tercover

7 Fraksi DPRD Jember Sepakati Raperda RPJMD, Bupati Jember Gus Fawait Pastikan Rekomendasi Legislatif Tercover

DPRD Kab. Jember – 7 Fraksi DPRD Kab. Jember bersepakat melanjutkan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menjadi Peraturan Daerah (Perda). Masing-masing fraksi DPRD Jember di antaranya Fraksi Gerindra, PKB, PDI Perjuangan, NasDem, Golkar Amanah, PPP dan PKS bersepakat melanjutkannya menjadi perda. Namun, masing-masing fraksi memberikan pandangan bahwa dalam 5 tahun mendatang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jember harus bisa meningkat dan memenuhi target. “Kami Fraksi Gerindra menyetujui proses pembahasan Raperda RPJMD menjadi perda, dengan catatan salah satunya persoalan PAD yang harus ditingkatkan terus,” ujar juru bicara Ahmad Halim.

Dikonfirmasi terpisah, Bupati Jember Muhammad Fawait , SE, M.Sc. mengaku siap mengakomodir seluruh masukkan dari fraksi-fraksi di DPRD Jember yang telah disampaikan dalam nota pengantarnya. Terkait dengan kedua Raperda yang dimaksud adalah Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 dan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Gus Fawait menegaskan bahwa, dirinya telah merespon masukan dari fraksi-fraksi DPRD Jember, yang mencakup daya serap APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada di bawah target. “Memang masukkan dari DPRD Jember ini sangat penting, terutama dalam persoalan peningkatan PAD di Jember,” terusnya.

Untuk itu, pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi dengan OPD terkait untuk mencari solusi. “Semua masukan tersebut, lanjutnya, akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya memperbaiki kinerja pejabat OPD terkait,” tegasnya. Fawait menambahkan, target PAD Pemkab Jember pada tahun 2026 harus tercapai dan tidak meleset dari target yang telah ditentukan. “Kami sudah formulasikan agar target di tahun 2026 mendatang melebihi target, yang saat ini sekitar Rp900 miliar lebih dan baru terealisasi sekitar 70-80 persen saja,” kata Gus Fawait.

Gus Fawait juga berharap, agar seluruh OPD bekerja sama dengan baik dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Jember. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk ego sektoral. Meskipun dalam 10 tahun terakhir, triliunan anggaran APBD Jember telah digelontorkan, namun angka kemiskinan belum dapat diturunkan secara signifikan. “Maka dari itu perlu peran serta semua pihak termasuk DPRD Kab. Jember, agar bisa melakukan pengawasan terhadap OPD penghasil PAD,” tutupnya.***