Widarto: Tidak Semua Media Kerja Sama dengan Pemkab Jember agar Fungsi Kontrol Jalan

DPRD Jember — Wakil Ketua DPRD Kab. Jember Widarto mengungkapkan tidak seharusnya semua media berbondong-bondong menjalin kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dalam bentuk pemberitaan. Sebab, jika semua media baik online maupun cetak meneken MoU dengan Pemkab Jember, maka tidak ada lagi kontrol yang bisa dilakukan oleh media lantaran semua sudah masuk dalam ‘jebakan’.

“Oleh karena itu, (sebaiknya) tidak semua media kerja sama dengan Pemkab Jember agar fungsi kontrol jalan,” ucapnya saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion: Level Up Media Jember 2 di kafe Tebing, Taman Botani Jember, Kamis (27/11/2025).

Widarto menambahkan bahwa salah satu fungsi penting media adalah melakukan kontrol terhadap kegiatan baik yang dilakukan oleh masyarakat, lebih-lebih oleh pemerintah. Dengan harapan agar dengan kontrol tersebut, tidak ada kegiatan yang melenceng dari tujuan awal.

“Fungsi media, ya melakukan kontrol dan kritik yang membangun. Kalau semua kerja sama dengan Pemkab (Jember) siapa anti yang akan mengontrol,” ucapnya.

Sekretaris PDI Perjuangan Kabupaten Jember itu berharap agar wartawan tetap menjalankan fungsinya  dengan baik, yakni menyajikan informasi yang benar dan berimbang di tengah-tengah masyarakat. Jika ada yang tidak beres, perlu diingatkan, tapi jika bagus perlu terus diberi dorongan semangat agar lebih baik lagi.

“Begitu juga dengan pemerintah, kalau baik kita apresiasi, tapi menyimpang kita ingatkan dengan kritik yang membangun,” jelasnya.

Sedangkan terkait dengan kesejahteraan wartawan yang rata-rata masih memprihatinkan, Widarto mendorong agar wartawan tidak segan-segan untuk memprotes perusahaan yang menaunginya.

“Lho kalau kepada institusi lain wartawan berani mengkritik, kenapa kepada perusahaannya sendiri tidak berani?”  ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan mengungkapkan hal yang sama dengan Widarto. Menurutnya, memang tidak semua wartawan bisa diakomodasi oleh Pemkab Jember dalam bentuk kerja sama. Sebab, anggarannya terbatas jika harus mengakomodasi semua wartawan, apalagi saat ini jumlah wartawan semakin banyak seiring dengan merebaknya media online.

“Mungkin tidak mencukupi anggarannya jika semua wartawan diakomodasi,” jelasnya.

Selain itu, jika semua media bergabung dengan Pemkab Jember dalam bentuk kerja sama, tentu tidak elok dari sisi demokrasi.

“Nanti semua jadi humas-nya Pemkab, itu kan tidak baik,” ungkapnya.

Oleh karena itu, agar wartawan tidak bergantung kepada satu instansi, misalnya Pemkab Jember, maka sebaiknya perusahaan media dapat memberikan honor yang pantas bagi karyawannya.

“Kalau perusahaan tidak bisa memberikan upah yang layak, bagaimana bisa berharap tulisan yang berkualitas, dan jangan sampai wartawan cari uang di jalan,” pungkasnya.