Pendapatan Parkir Jember Anjlok Usai Skema Berlangganan Dihapus, DPRD Desak Evaluasi Total

DPRD JEMBER – Penghapusan sistem parkir berlangganan di Kabupaten Jember berdampak serius pada pendapatan asli daerah.

Retribusi parkir yang sebelumnya mampu bertahan di kisaran Rp19 miliar per tahun, kini merosot drastis hingga hanya mencapai sekitar Rp1,5 miliar.

Ketua Fraksi PPP DPRD Jember, Ikbal Wilda Fardana, mengungkapkan bahwa penurunan pendapatan itu mulai terlihat sejak pemerintah menghentikan skema berlangganan.

Bahkan, pemasukan yang ada kini tidak lagi cukup untuk menutup biaya operasional, termasuk honorarium para juru parkir di lapangan.

“Ketika sistem berlangganan masih berlaku, PAD dari sektor parkir bisa tembus Rp19 miliar setahun. Setelah dicabut, retribusinya langsung anjlok jadi Rp1,5 miliar. Untuk bayar petugas parkir saja sudah kewalahan, apalagi kebutuhan operasional lainnya,” ujar Ikbal, Selasa 18 November 2025 siang.

Melihat jurang pendapatan yang begitu lebar, Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah segera melakukan peninjauan ulang terhadap mekanisme penarikan retribusi.

Ia menilai, menghidupkan kembali skema berlangganan bisa menjadi salah satu alternatif untuk menekan potensi kebocoran dan memaksimalkan PAD.

“Perlu ada pola baru, entah kembali memakai sistem berlangganan atau merancang formulasi penarikan yang berbeda. Yang terpenting adalah kebocoran retribusi dapat dikendalikan,” tegasnya.

Ikbal juga menekankan bahwa potensi parkir di Jember sebenarnya mampu menghasilkan Rp15 hingga Rp18 miliar sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, tingginya jumlah kendaraan di wilayah itu semestinya bisa menjadi sumber pendapatan signifikan bila dikelola dengan optimal.

Komisi C DPRD Jember memastikan persoalan ini akan dibahas dalam penyusunan APBD 2026. Ikbal menyebut pihaknya juga akan menggandeng Dinas Perhubungan (Dishub), untuk merumuskan mekanisme penarikan retribusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Dalam proses pembahasan APBD 2026, kami akan meminta Dishub memaparkan hasil kajian mereka. Kalau mereka sudah menyiapkan konsep penarikan retribusi untuk tahun depan, itu bisa langsung kita bahas bersama,” tuturnya.

“Sehingga optimalisasi penarikan retribusi ini bisa berjalan dengan baik, sehingga PAD yang dihasilkan ini bisa memenuhi target yang diharapkan,” tutupnya.***