Pemprov Jatim Soroti Rendahnya Realisasi PAD Jember Semester Pertama 2025, Ini Kata DPRD Jember

DPRD JEMBER – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian khusus terhadap rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember, pada paruh pertama tahun 2025.

Hingga pertengahan tahun, capaian PAD Jember baru menyentuh sekitar 42 persen dari total target sebesar Rp1 triliun.

Hal ini mencuat dalam rapat evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kab. Jember pada Rabu, 3 September 2025.

Wakil Ketua DPRD Kab. Jember Widarto, S.S, menyampaikan bahwa, evaluasi dari Gubernur Jawa Timur menyoroti khususnya pencapaian PAD yang belum mencapai setengah dari target tahunan.

“Kami tadi membahas terkait hasil evaluasi dari Pemprov Jatim, dalam Raperda PAPBD 2025 ini memang yang disoroti soal PAD kita masih jauh di bawah target,” ujarnya.

Dari proyeksi sebesar Rp1 triliun, realisasi hingga kini baru berkisar Rp400 miliar lebih atau sekitar 42 persen.

“Masih sekitar 42 persen, padahal targetnya ini sekitar Rp1 Triliun di akhir tahun 2025, jadi masih kurang banyak sekali padahal waktu yang tersisah di bawah 6 bulan,” paparnya.

Meski capaian masih rendah, pihak eksekutif optimis bahwa target PAD dapat dikejar dalam enam bulan ke depan.

Widarto menyatakan dukungan DPRD terhadap upaya tersebut, dengan catatan agar kebijakan peningkatan PAD tidak berdampak negatif pada masyarakat, misalnya melalui kenaikan tarif pajak.

“Kami tetap berupaya mendorong DPRD Kab. Jember untuk meningkatkan PAD kita, tetapi jangan sampai membebani masyarakat khususnya melalui kenaikan tarif pajak,” pungkasnya.

Sebagai solusi alternatif, DPRD mendorong pemanfaatan potensi daerah secara inovatif, seperti pengembangan sektor wisata dan pengaktifan kembali Bandara Notohadinegoro Jember guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Salah satu upayanya dengan bandara Notohadinegoro yang sudah aktif, kami berharap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Selain soal PAD, Widarto juga menuturkan bahwa Gubernur Jawa Timur memberikan beberapa catatan penting lainnya.

“Salah satunya adalah perlunya perhatian terhadap anggaran pensiun ASN (Taspen) di lingkungan Pemkab Jember,” sambungnya.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar rekomendasi dari pihak provinsi telah ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif daerah.

DPRD berharap langkah-langkah perbaikan ini mampu memperkuat kapasitas fiskal APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, tanpa membebani masyarakat secara finansial.***