Pemkab Jember Hadapi Penurunan Dana Pusat Rp 270 Miliar di Tahun Anggaran 2026, Ini Tanggapan DPRD Jember

DPRD JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dipastikan akan menerima pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 270 miliar pada tahun anggaran 2026 mendatang.

Konsekuensinya, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Jember akan turun dari semula Rp 4,7 triliun menjadi Rp 4,5 triliun.

Wakil Ketua DPRD Kab. Jember, Widarto, S.S , menyampaikan bahwa penurunan terbesar terjadi pada pos pembangunan infrastruktur fisik serta alokasi Dana Desa (DD).

Ia menyebutkan, total pengurangan Dana Desa mencapai Rp 53 miliar. Dengan jumlah desa sebanyak 228, rata-rata setiap desa mengalami pemangkasan sekitar Rp 200 juta.

Widarto menjelaskan bahwa, kebijakan ini sejalan dengan langkah pemerintah pusat yang akan mengalihkan sebagian dana transfer menjadi program langsung di daerah.

Program-program tersebut mencakup sektor seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan infrastruktur pertanian.

“Sebagian anggaran akan langsung diwujudkan dalam bentuk program dari pusat. Jadi tidak lagi sepenuhnya ditransfer, tapi langsung dibelanjakan untuk proyek-proyek seperti pembangunan sekolah atau jalan tani,” ujar Widarto pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Menghadapi situasi ini, Widarto mendorong Pemerintah Kabupaten Jember untuk lebih aktif menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat agar dapat memperoleh manfaat dari program-program tersebut.

Menurutnya, langkah ini penting agar beban APBD bisa ditekan tanpa mengorbankan pembangunan.

“Kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, tidak akan mengurangi pembangunan. Eksekutif harus pandai-pandai mencari peluang dari program pusat yang mungkin tidak tercatat di dalam APBD,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan pemetaan terhadap rencana pembangunan yang akan dilakukan pusat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran.

“Penting untuk mengetahui wilayah mana saja yang akan dikerjakan pemerintah pusat, agar tidak dialokasikan kembali dalam APBD dan anggaran kita bisa lebih efisien,” jelas politisi dari PDI Perjuangan tersebut.

Dengan pendekatan ini, Widarto meyakini bahwa belanja daerah bisa lebih terkontrol dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal yang ada.

Ia menekankan pentingnya kemampuan lobi dan strategi penganggaran agar Jember tetap bisa melanjutkan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.