PAD Jember Selalu Kurang dari Target, Fraksi PKB: Kemandirian Fiskal Bukan pilihan tapi Keniscayaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember yang tiap belum pernah mencapai target, bukan sekadar angka yang meleset dari rencana. Tapi lebih dari itu, kemelesetan PAD dari target awal adalah cermin dari tantangan kemandirian fiskal yang selama ini belum sepenuhnya terjawab.
Demikian diungkapkan juru bicara Fraksi PKB DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat saat menyampaikan Pandangan Akhir fraksinya terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Ke-2 Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di gedung DPRD Jember, Sabtu (28/6/2025).
Menurut Candra, kemandirian fiskal bukan pilihan tapi keniscayaan, dan sebuah harga mati bagi daerah yang ingin berdiri tegak, tidak bergantung sepenuhnya pada pusat, dan mampu mengelola nasibnya sendiri.
Kata Candra, Jember memiliki potensi ekonomi yang tak ternilai. Mulai dari edamame yang menembus pasar ekspor, cerutu yang menjadi komoditas khas berkelas dunia, hingga lanskap alam dan budaya yang mampu menarik wisatawan dan menghidupkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. “Semuanya bukan sekadar aset, melainkan peluang untuk membangun kedaulatan ekonomi dari akar rumput,” ucapnya.
Namun Candra mengaku sadar bahwa potensi sebesar apapun tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan keberanian untuk mengubahnya menjadi kekuatan nyata. Komitmen semata tidak cukup, namun harus ada roadmap yang konkret, strategi yang jelas, serta keberanian untuk mengambil keputusan meski tidak selalu populer. Dan yang paling penting, lanjut Candra, adalah kolaborasi. DPRD bukan hanya pengawas, tetapi mitra sejati dalam menuntaskan agenda-agenda besar daerah.
“Dengan semangat gotong royong, transparansi, dan orientasi pada hasil, kita bisa menjadikan Jember bukan sekadar daerah yang bertahan tetapi daerah yang tumbuh, mandiri, dan bermartabat,” jelas Candra. Dalam kesempatan itu, Fraksi PKB juga mengapresiasi langkah-langkah taktis Bupati Jember menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah kementerian di Jakarta.
“Langkah ini bukan sekadar bentuk koordinasi administratif, tetapi merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperjuangkan program-program strategis yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” urainya.
Selanjutnya, Fraksi PKB memberikan dukungan penuh terhadap raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Kata Candra, raperda tersebut adalah langkah strategis Pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah. “Kami memandang bahwa langkah ini merupakan jawaban konkret atas tantangan kompleksitas birokrasi yang selama ini menjadi kendala dalam efektivitas pelayanan publik serta pencapaian tujuan pembangunan daerah,” terangnya.
A WordPress Commenter says: