Legislator NasDem Dorong Penguatan Mitigasi Bencana dan Revitalisasi FPRB di Jember

DPRD Jember – Anggota Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, kembali menyoroti pentingnya kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Jember.

Menurutnya, meningkatnya kejadian banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah menunjukkan bahwa sistem mitigasi daerah belum berjalan optimal dan perlu segera diperbaiki.

David menjelaskan bahwa banjir yang kerap terjadi tidak selalu dipicu oleh curah hujan tinggi. Faktor manusia, terutama penyempitan jalur air dan pembangunan perumahan yang tidak memenuhi ketentuan teknis, menjadi penyebab lain yang tak kalah penting.

“Izin pengembang memang ada, tetapi pelaksanaan di lapangan sering tidak sesuai komitmen membangun saluran air sesuai spesifikasi. Ini yang harus dibenahi. Tanpa mitigasi yang benar, banjir akan berulang,” ujar David pada Selasa (2/12/2025).

Ia mengungkapkan, meskipun beberapa saluran air sudah dibersihkan dan dikeruk sehingga fungsinya lebih baik, Jember tetap memerlukan perencanaan jangka panjang agar kejadian banjir tidak terus terulang setiap musim hujan.

Selain banjir, David menyoroti tingginya risiko tanah longsor, terutama di kawasan Kaliwates. Ia menjelaskan bahwa selama ini masyarakat bersama Dinas PU Bina Marga sering melakukan perbaikan secara swadaya. Namun metode manual dinilai tidak cukup cepat dan justru bisa menimbulkan persoalan lain.

“Di beberapa titik, tebing-tebing berada di atas tanah yang sebenarnya termasuk kawasan Bandaran Sungai, namun telah diterbitkan surat kepemilikan. Ini harus menjadi perhatian serius,” tambahnya.

Sebagai legislator Partai NasDem, David mendorong pemerintah daerah untuk segera menghidupkan kembali Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Ia meyakini forum tersebut dapat memberdayakan relawan di seluruh 31 kecamatan dan memanfaatkan dana CSR untuk mempercepat penanganan bencana.

“Jika penanganan hanya mengandalkan BPBD, tidak akan cukup. Dengan FPRB aktif, relawan bisa digerakkan, dan dana CSR dapat dipakai menangani rumah roboh, kebakaran, hingga banjir tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD,” tegasnya.

David juga menekankan pentingnya BPBD memiliki pos dana khusus yang fleksibel. Menurutnya, alokasi anggaran sekitar Rp15 miliar yang disediakan Pemkab untuk 2026 belum tentu seluruhnya diarahkan pada kebutuhan tanggap darurat.

“BPBD harus memiliki anggaran yang jelas agar respons cepat bisa dilakukan tanpa hambatan administratif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pembenahan FPRB tidak hanya dilakukan di tingkat kabupaten, tetapi juga harus diperkuat hingga kecamatan. Dengan koordinasi yang baik antara BPBD, Dinas Sosial, dan relawan, sistem mitigasi bencana akan bekerja lebih efisien.

“Program Destana sudah mulai aktif, tetapi dukungan dari kabupaten harus lebih kuat agar relawan dapat dimobilisasi secara optimal saat bencana terjadi,” jelas David.

Dengan berbagai langkah tersebut, David berharap Kabupaten Jember dapat membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terencana, mengurangi potensi kerugian, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.***