Komisi C DPRD Jember Segera Panggil OPD Penghasil PAD, Ardi: Beberapa Tahun Terakhir Selalu Tak Capai Target

Komisi C DPRD Jember Segera Panggil OPD Penghasil PAD, Ardi: Beberapa Tahun Terakhir Selalu Tak Capai Target

DPRD Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 sebesar, Rp928,68 miliar. Namun, dalam implementasinya PAD yang terealisasi sebesar Rp774,17 miliar di tahun 2024 lalu. Hal ini menjadi sorotan bagi DPRD Jember, yang menilai jika PAD dari tahun ke tahun tidak pernah tercapai dan akan menjadi evaluasi penting bagi pemerintahan baru.

Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengatakan, realisasi PAD tahun 2024 ini hanya menyentuh angka 83,36 persen saja dan masih jauh dari target yang sudah ditentukan sebelumnya. “Dalam paripurna LPP tahun 2024 ini, sudah disampaikan bahwa realisasi PAD kita kembali di bawah target yang sudah ditentukan. Maka ini perlu evaluasi yang serius,” ujarnya saat dikonfirmasi pada, Jumat, 20 Juni 2025.

Dengan kondisi tersebut, Ardi mengungkapkan kalau hal ini bertolak belakang dengan visi dan misi dari Bupati Jember Muhammad Fawait. “Ini sudah bertolak belakang, maka di awal pemerintahan dari Gus Bupati ini harus bisa meningkatkan PAD dari berbagai sektor dan perlunya inovasi lebih,” sambungnya.

Ardi menegaskan akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meminta data-data OPD penghasil PAD tersebut. “Kami akan panggil segera Bapenda, untuk menanyakan OPD mana saja yang menghasilkan PAD dan targetnya bagaimana kok bisa tidak mencapai target,” jelasnya. “Kemudian kita ingin memastikan alasan tidak tercapainya PAD ini, bila ada kendala bisa segera disampaikan,” tegasnya.

Politisi Gerindra ini menyampaikan, pemanggilan OPD penghasil PAD ini bukan ingin mengambil kewenangan dari Komisi-Komisi DPRD lainnya. “Kami ingin memanggil OPD penghasil PAD ini dan hanya ingin fokus pada data yang diberikan Bapenda, kemudian fokus pada PAD nya saja,” imbuhnya.

Contoh OPD yang PAD nya merosot, salah satunya Dinas Perhubungan yang saat ini PAD nya turun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Dikarenakan sudah tidak menggunakan parkir berlangganan, hal ini membuat retibusi parkir dari target Rp19 miliar kini hanya mampu mendapatkan sebesar Rp1,5 miliar saja,” tandansnya. “Ini jauh sekali jaraknya, sehingga jika diteruskan akan berbahaya karena pasti pembangunan di Jember terganggu,” ucapnya.

Ia menambahkan, agar OPD yang ada di Jember ini segera bisa beradaptasi dengan adanya efisiensi anggaran ini. “Kami harap di tengah efisiensi ini, bisa melakukan inovasi dan berkreasi agar bisa meningkatkan PAD di Jember,” tutupnya.***