DPRD JEMBER – Komisi A DPRD Kabupaten Jember menyatakan, kerawanan terjadinya konflik dikarenakan terjadinya Money politik di momen Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2027 mendatang.
Ada sekitar 161 desa di Jember yang akan melaksanakan Pilkades di tahun mendatang. Dari itu, Pemerintah Kabupaten Jember akan membentuk panitia pilkades di tingkat kabupaten.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Budi Wicaksono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jember menyampaikan, terjadinya kerawanan konflik bukan karena pernah terjadi sebelumnya, namun dipicu adanya Money politik.
“Menurut saya, mengukur kerawanan konflik itu bukan diukur dari sekarang, bukan diukur dari yang terjadi kemarin dan mana saja. Saya telaah kemarin, konflik itu bermunculan di kala ada Money politik. Kalau Money politiknya sudah luar biasa, itu sudah ngeri,” katanya, Selasa (5/5/2026).
Selain itu, guna ingin memenangkan Pilkades bahkan calon kepala desa petahana atau incumbent jauh-jauh hari telah mengondisikan, mulai dari pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjaring atau mengusulkan orang-orang yang akan dijadikan panitia.
Bahkan juga, patut juga dicurigai panitia diisi oleh orang-orang calon kepala desa petahana. “Paling tidak, menurut saya mengukur konfliknya juga, yang mana calon kades dari petahana atau incumbent pasti banyak kepentingan dalamnya disitu,” bebernya.
“Yang nanti panitianya diisi orangnya sendiri, dan itu nanti itu pasti rawan konflik. Mungkin pemetaan menurut saya itu,” sambungnya.
Selain itu, calon kepala desa yang memiliki modal besar juga nanti bisa membuat terjadinya konflik. Semisal lawan memberikan uang Rp50 ribu, maka calon yang memiliki modal besar akan memberi uang diatasnya.
“Rata-rata calon yang bergesekan langsung soal uang. Dengan salah satu calon kemampuan besar, itu pasti memberi diatasnya,” jelasnya.
Dari itu, Komisi A DPRD Jember meminta agar DPMD untuk memetakan calon kepala desa yang potensial. Namun apabila dalam pilkades para calon modalnya sedikit, tentunya pasti akan berjalan demokrasi.
“Saya minta untuk pilkades tahun ini dipetakan calon-calon potensialnya. Saya ingin terdata di masing-masing kecamatan. Kalau kita ingin demokrasi benar, berdasarkan hati rakyat,” tegasnya.
Budi menyarankan, agar proses pengisian BPD maupun panitia secara administrasi ditertibkan, agar tidak menimbulkan persoalan yang membuat terjadinya konflik.
A WordPress Commenter says: