Ketua Fraksi Gerindra Dorong Kejelasan Aset Jalan Wijaya Kusuma Jember

DPRD JEMBER – Anggota Komisi C sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember, Hanan Kukuh Ratmono, S.Pi, menekankan pentingnya kejelasan status aset dan kelengkapan analisis dampak lalu lintas dalam proyek di kawasan stasiun kereta api, Jalan Wijaya Kusuma, Jember.

Hanan menyampaikan ini dalam pembahasan bersama Komisi C dengan perwakilan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jember, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jember, di gedung DPRD Jember, Selasa, 28 April 2026.

Hanan berpendapat pengelolaan aset, termasuk yang berkaitan dengan PT KAI, perlu ditelusuri secara komprehensif. Hal ini mencakup riwayat penguasaan lahan hingga kemungkinan adanya proses penyerahan aset pada masa lalu ketika pembangunan jalan dilakukan oleh pemerintah.

“Kalau dari zaman Belanda, semua tanah itu pasti punya Belanda. Prosesnya gimana, ya enggak tahu. Pokok punya Belanda pada saat itu, karena memang faktanya seperti itu. Akhirnya banyak nimbul klaim,” kata Hanan.

Menurutnya, pembangunan Jalan Wijaya Kusuma yang telah berlangsung sejak lama menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran yang cermat agar tidak terjadi tumpang tindih klaim yang berpotensi menghambat pembangunan ke depan.

Hanan Kukuh Ratmono menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan PT KAI, termasuk pengelola aset, akan menciptakan arah pembangunan yang lebih terstruktur. Dengan pendekatan tersebut, setiap rencana dapat diselaraskan sehingga tidak saling bertabrakan dan justru saling mendukung.

Sebagai langkah konkret, Hanan mendorong transparansi data terkait kepemilikan aset. Keterlibatan instansi teknis dinilai penting untuk memastikan validitas informasi. Dengan data yang jelas, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih akurat.

Upaya ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan memastikan seluruh aspek terpenuhi, mulai dari perizinan hingga status aset, pembangunan diharapkan berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Melalui dorongan ini, DPRD Jember menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pembangunan yang terarah, transparan, dan berkelanjutan. Kejelasan regulasi dan sinergi antar pihak menjadi kunci agar setiap proyek dapat berjalan sesuai rencana sekaligus mendukung pertumbuhan wilayah secara menyeluruh.

Hanan juga menilai bahwa pembangunan di jalur strategis tersebut perlu dikelola secara lebih matang. Jalan yang berada di sekitar kawasan stasiun itu merupakan akses utama penghubung antarwilayah. Tentu saja setiap perubahan atau pembangunan memiliki dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat.

Oleh Karena itu Hanan menekankan pentingnya perizinan dalam pembangunan kawasan Stasiun Jember, termasuk analisis dampak lalu lintas. Kejelasan dokumen tersebut dianggap krusial untuk memastikan kelancaran arus kendaraan, sekaligus meminimalkan potensi gangguan di lapangan. Ia meyakini bahwa perencanaan yang lengkap akan menjaga suasana tetap kondusif di tengah masyarakat.

Pembangunan kawasan Stasiun Jember juga perlu disinkronisasi dengan rencana Pemkab Jember. “Jangan sampai  karena rencana ini PT KAI akhirnya bertabrakan dengan rencana pembangunan kita,” kata Hanan.

Kawasan tersebut dinilai Hanan memiliki potensi pengembangan lebih lanjut, termasuk rencana penataan kawasan yang terintegrasi. Koordinasi lintas sektor menjadi hal yang tidak terpisahkan.