Ketua DPRD Jember Minta Pelayanan Publik Tidak Terganggu Akibat Disharmonisasi Elit Pimpinan

DPRD JEMBER – Disharmonisasi elite pimpinan di Kabupaten Jember, khususnya antara Bupati Jember Muhammad Fawait dengan  Wakil Bupati H Djoko Susanto, bukan rahasia lagi. Bahkan isu ketidakharmonisan itu sudah  menyeruak sejak awal keduanya resmi memimpin kota suwar – suwir ini.

Namun apa pun yang terjadi, Ketua DPRD Kab. Jember, H Ahmad Halim, S. Sos berharap agar disharmonisasi hubungan keduanya tidak membawa dampak dalam sistem pemerintahan sehingga mengakibatkan pelayanan publik terganggu.

“Disharmonisasi antara bupati dan wakil bupati ini, yang paling penting bagi kami bagaimana pelayanan publik tidak terganggu,” ujarnya saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Jember Bersatu di ruang Rapat Banmus, Selasa (21/10/2025).

Menurut Halim, sebaiknya Perangkat Daerah (PD) tetap fokus pada tugasnya masing-masing sesuai yang telah diprogramkan, tanpa perlu terusik oleh disharmonisasi hubungan antara bupati dengan wakil bupati Jember.

“Misalnya pelayanan KTP gratis tetap jalan, pelayanan rumah sakit tetap jalan, tidak usah melihat siapa yang di atas tapi kepentingan masyarakat yang diutamakan. Begitu juga pelayanan pupuk, juga harus terpenuhi, dan sebagainya. Artinya  layanan-layanan dasar masyarakat tidak boleh terganggu,”  ungkapnya.

Walaupun demikian, Halim berjanji akan terus berusaha untuk mengharmoniskan hubungan kedua tokoh tersebut, dengan catatan didukung oleh masyarakat, khususnya Aliansi Masyarakat Jember Bersatu, baik lewat media sosial maupun langsung mendatangi kedua tokoh itu.

“Suara-suara islah, suara-suara perdamaian untuk kedua orang ini tetap harus dikumandangkan oleh panjenengan semua,” tambahnya.

Halim mengakui, pihaknya mempunyai beban moral sehingga mau tidak mau harus berupaya merukunkan keduanya. Apalagi dari sisi kepartaian, pencalonan Muhammad Fawait dan Djoko Susanto sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Jember diusung oleh partai Gerindra yang notabene adalah partai induk Halim.

“Nanti akan kita rapatkan di tingkat pimpinan terkait langkah-langkah untuk merukunkan keduanya,” jelas Halim.

Sebelumnya di tempat yang sama, Koordinator Aliansi Masyarakat Jember Bersatu, Zoekifli mengatakan, pihaknya sangat menginginkan agar Bupati dan Wakil Bupati Jember akur agar Jember kondusif.

“Kami tidak memihak salah satunya. Kami mendukung bupati dan wakil bupati memimpin Jember dengan bijak dan bermoral,” ucapnya.

Karena itu, Zoelkifli meminta agar DPRD Jember memanggil Bupati dengan Wakil Bupati Jember untuk mempertanyakan persoalan yang sesungguhnya terjadi, bisa jadi maharnya kurang, atau ada persoalan lain yang lebih serius.

“Kalau pertikaian suami istri  itu hal biasa, tapi ini tidak layak,” pungkasnya.